Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, partai politik (parpol) baru bermunculan. Mereka hadir dengan alasan beragam. Mencoba peruntungan meraih kursi parlemen. Yang lemah bakal terjegal parliamentary threshold. Siapkah mereka bertarung dalam kontestasi politik dua tahun mendatang?
Peliput: Andi Desky
Setiap pemilihan umum (pemilu), partai politik (parpol) baru selalu bermunculan. Ada yang lahir dan bisa bertahan. Ada pula tak bertahan. Pada 2009, ada 38 parpol yang berlaga dalam pemilu. Di antaranya 18 partai baru. Tapi hanya dua partai baru yang lolos ke parlemen, yaitu Gerindra dan Hanura. Partai rintisan pemilu sebelumnya yang juga mencoba ikut kontestasi 2009, juga belum mampu meraup suara, seperti Partai Pelopor, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Merdeka.
Pada Pemilu 2014, peserta menyusut menjadi 12 parpol. Dan, hanya satu partai baru yang lolos ke parlemen, yaitu Partai NasDem yang didirikan 26 Juli 2011 dan diketuai Surya Paloh. Pasca-Pemilu 2014, partai baru kembali bermunculan, yaitu Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, Partai Garuda. Namun 4 partai baru ini tak lolos ke parlemen. Bahkan Partai Hanura pun ikut tersisih dari parlemen, sehingga tinggal Gerindra dan NasDem.
Seperti diketahui sejak Pemilu 2009, Indonesia menganut sistem pemilu proporsional terbuka atau open-list proportional representation (OLPR). Dalam sistem ini perjuangan politik sudah terdistribusikan bukan hanya ke partai, tetapi juga peran serta para calon anggota legislatif (caleg). Sejak itu pula, sistem pemilu menerapkan pemberlakukan parliamentary threshold (PT), yaitu persyaratan minimal perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam penentuan kursi di DPR dan DPRD.
Ambang batas parlemen Pemilu 2009 masih sebesar 2,5 persen, lalu meningkat jadi 3,5 persen pada Pemilu 2014. Pemilu 2019 kembali naik menjadi 4 persen. Jika Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengalami revisi, maka ambang batas parlemen yang diterapkan masih 4 persen. Penerapan ambang batas parlemen inilah yang membuat banyak partai baru tumbang sebelum berkembang. Partai yang tak lagi ikut pada Pemilu 2014 dan 2019, seperti Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, dan lain-lain.
Secara nasional, ada 7 partai yang tak melampaui ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 yaitu, Perindo, Partai Berkarya, PSI, Hanura, PBB, PKPI, Partai Garuda (lihat infografis Parpol yang Tersandung Parliamentary Threshold). Di Kaltim, di antara partai baru, yang mempunyai suara cukup besar adalah Perindo (lihat infografis perolehan suara parpol di Kaltim 2019). Meski tak lolos ambang batas parlemen, Perindo bisa mendulang 67.635 suara. Masih di atas perolehan suara Partai Berkarya, PSI, Hanura, PBB.
Menjelang Pemilu 2024, parpol-parpol baru kembali bermunculan. Yang lebih dulu mendeklarasikan partai yaitu Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) pada 10 November 2019 atau 7 bulan setelah Pemilu 2019. Tujuh bulan kemudian lahir lagi Partai Nusantara. Disusul partai lainnya (lihat infografis partai baru). Sebagian besar sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Namun untuk menjadi peserta Pemilu, syaratnya tak hanya legalitas kelembagaan yang disahkan Kemenkumham.
Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, beberapa persyaratan parpol peserta pemilu ialah memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, kepengurusan minimal 75 persen di seluruh kabupaten/kota, dan memiliki kepengurusan minimal 50 persen di tingkat kecamatan. Kemudian 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai dan memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol.
Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim sudah terdaftar 6 parpol baru, yaitu Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas), Partai Indonesia Damai (PID), Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU) dan Partai Nusantara. Sebelumnya di Badan Kesbangpol sudah terdaftar 16 parpol lama yang ikut Pemilu 2019, yaitu Golkar, PDI Perjuangan, PAN, Partai Demokrat, NasDem, PPP, PKB, Hanura, PKS, dan Gerindra. Enam lainnya yaitu Perindo, PSI, PKPI, PBB, Partai Garuda, dan Partai Berkarya.
“Parpol baru ada enam yang terdaftar. Sebagai syarat menjadi peserta pemilu tentunya mereka harus buka (kepengurusan, Red.) di kabupaten/kota,” terang Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan kepada Media Kaltim, Sabtu (8/1/2022). Berarti masih ada lagi partai potensial yang belum terdaftar, seperti Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan lain-lain.
OPTIMISTIS LOLOS
Sampai saat ini belum ada kepastian jadwal pemungutan suara Pemilu 2024. Perbedaan usulan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah belum menemukan titik temu. KPU mengusulkan pemilu digelar Februari 2024. Tahapan pemilu diusulkan mulai April 2022 dan pendaftaran parpol dibuka 8-14 Agustus 2022. Namun usulan itu belum disepakati pemerintah. Terlepas dari tarik ulur waktu pelaksanaan pemilu, partai-partai sudah harus menyiapkan diri mulai tahun ini, terutama partai baru.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Kaltim, Hadi Mulyadi akan optimistis lolos verifikasi parpol dan akan meraih banyak suara pada Pemilu 2024. Kepengurusan Partai Gelora tingkat kabupaten/kota di Kaltim per 2 Januari 2022 katanya, sudah 100 persen. Tingkat kecamatan sudah 100 persen. Hanya tingkat desa/kelurahan baru mencapai 44 persen. “Sejak awal Partai Gelora sudah persiapkan, baik syarat administratif maupun syarat keanggotaan, saya sangat yakin bisa lolos verifikasi,” terangnya.
Terkait keterwakilan perempuan, Hadi mengatakan sudah di atas 35 persen. Saat ini jumlah anggota Partai Gelora di Kaltim yang tersebar di seluruh kabupaten/kota sudah 36.361 orang yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). Jumlah ini menempatkan DPW Gelora Kaltim di posisi keempat secara nasional dengan anggota terbanyak. Wakil Gubernur Kaltim ini juga mengatakan, akan menyiapkan kader terbaik untuk maju dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2024.
Parpol berlogo gelombang tersebut juga telah memetakan wilayah mana yang berpotensi mendulang suara dalam kontestasi politik mendatang. “Saya kira Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Berau. Lima ini (daerah, Red.) yang kami prioritaskan. Karena penduduknya banyak dan elektabilitas saya di sana cukup tinggi,” ungkap Hadi saat ditemui Media Kaltim, Kamis (6/1/2022).
Dia menjelaskan, proses rekrutmen Partai Gelora dilakukan bersamaan dengan pendidikan dan pemberdayaan melalui agenda yang mereka sebut Akademi Manusia Indonesia. Setiap anggota Partai Gelora katanya, dihimpun untuk berdaya dan mandiri. “Tentu perlu kerja keras untuk meraih suara masyarakat. Tetapi peluangnya sangat besar. Masyarakat menunggu alternatif pilihan dari partai yang sudah ada. Ditambah kelompok pemilih pemula, generasi milenial dan generasi Z yang sangat banyak,” terangnya.
Belajar dari kegagalan sejumlah parpol baru dalam Pemilu 2019, Hadi mengatakan banyak hal yang bisa dipetik. Menurutnya keberhasilan partai politik ditopang struktur, kader, dan ide atau narasi yang harus dipenuhi. Untuk diketahui, seperti juga kebanyakan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora, Hadi Mulyadi sebelumnya politisi PKS Kaltim. Bersama politisi PKS lainnya, seperti Sarwono (sekarang Sekjen DPW Partai Gelora Kaltim), dia memperkuat posisi Partai Gelora di Kaltim.
Sementara Ketua DPW Partai Ummat Kaltim, Dwiyanto Purnomosidhi mengatakan, partainya sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota katanya, sudah terbentuk. Di Kaltim jelasnya, sudah terbentuk kepengurusan di sembilan kabupaten/kota. Hanya Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang saat ini belum terbentuk. Sementara kepengurusan di tingkat kecamatan sudah melebihi syarat minimal 50 persen.
Saat ini jelasnya, DPW Partai Ummat Kaltim, tengah mengejar syarat verifikasi faktual, yaitu keanggotaan 1/1000 di seluruh Kaltim. Seluruh persyaratan verifikasi KPU akan terus diupayakan terpenuhi agar tak bernasib sama dengan 19 parpol yang tak lolos verifikasi 2019. “100 persen yakin lolos (verifikasi faktual, Red.). Semua syarat sudah terbentuk, tinggal ditambah syarat dari KPU terkait keanggotaan. Jadi dalam proses pemenuhan itu,” jelasnya kepada Media Kaltim, Rabu (5/1/2022).
Dwiyanto menerangkan, Partai Ummat baru membentuk komisi ad hoc program pencalegan dini. Program ini merupakan langkah perekrutan anggota dan kader Partai Ummat yang disiapkan sebagai calon legislatif Pemilu 2024. Partai katanya, akan menyiapkan caleg sesuai jumlah kursi di masing-masing daerah. “Misal di DPRD provinsi, kita siapkan 55 caleg sesuai jumlah kursi. Atau di Samarinda 45 kursi kita juga siapkan 45 caleg. Ada mantan tokoh dari partai lain. tapi masih rahasia. Nanti kami umumkan,” jelasnya.
Partai yang sudah pernah bertarung di Pemilu 2019, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), juga optimistis bisa meraih suara melebihi ambang batas parlemen saat Pemilu 2024. Ketua DPW PSI Kaltim, Novita Rosalina menyatakan, partainya sedang mempersiapkan verifikasi faktual yang diusulkan KPU pada April 2022. Kepengurusan PSI di Kaltim kata Novita, sudah terbentuk hampir di seluruh kabupaten/kota. Hanya Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), dan Mahulu yang belum terbentuk.
Saat ini pihaknya terus bekerja dan melakukan penguatan struktur untuk mengejar target 100 persen kepengurusan di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim. Sementara persyaratan lain, seperti keanggotan 1/1000 dan 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan katanya, sudah terpenuhi. “Kami terus mengupayakan sampai 100 persen di daerah. Tagetnya tahun ini sebelum masuk tahapan pemilu sudah kelar,” terang wanita yang berprofesi sebagai dokter gigi ini.
Melihat rekam jejak PSI saat Pemilu 2019, dimana PSI tak mampu meraih suara yang besar, Novita menyatakan akan melakukan konsolidasi internal serta penguatan struktur dari tingkat provinsi sampai kecamatan dan RT. PSI katanya selalu hadir di tengah masyarakat meski masih masa pandemi Covid-19, dengan melakukan kegiatan sosial. Di antaranya membagikan bantuan makanan sebagai program nasional partai.
Selain itu, dia juga menyatakan saat ini PSI tengah mempersiapkan kader terbaik untuk kontestasi politik 2024. Salah satunya dengan menggelar sekolah kader yang wajib diikuti seluruh pengurus dan kader PSI di Benua Etam. Ia mengaku telah memetakan daerah yang berpotensi meraup suara dan mendudukan kadernya di kursi legislatif. “Pendaftaran caleg belum kami lakukan. Cuma saat ini kami terus mencari pemilih millenial,” jelasnya, Rabu (5/1/2022).
Terkait kemunculan parpol baru, dia menganggap hal itu sebagai bentuk iklim demokrasi di Indonesia yang makin membaik. PSI menganggap parpol baru yang kebanyakan diisi pentolan partai lama semakin memberikan banyak pilihan kepada masyarakat. “Menurut saya, itu (kehadiran parpol baru, Red.) hal yang pasti dalam demokrasi, membuat persaingan semakin sehat dan banyak pilihan. Tapi kami yakin PSI pembeda, diisi kaum muda yang konsisten menyuarakan anti-korupsi dan anti-intoleransi,” pungkasnya. (eky/mrs)
