BALIKPAPAN – Anggota DPRD Balikpapan, Parlindungan Sihotang menggelar reses di Perumahan BDS II RT 36, Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan, Minggu (30/11/2022). Kegiatan reses masa persidangan ke III Tahun 2022 ini menghadirkan Kepala Bagian Hubungan Pelanggan (Kabag Hublang) PDAM Balikpapan, Ramli dan Kabag Distribusi, Ridha dan seluruh pengurus RT di lingkungan BDS II.
Reses kali ini tadinya menghadirkan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan, karena banyak warga yang mengeluhkan terkait legalitas kepemilikan tanah. Namun, DPPR Balikpapan tidak hadir.
Pada kesempatan tersebut, Parlindungan memperkenalkan aplikasi Si Dilan yang bertujuan untuk mencatat aspirasi dan keluhan warga yang diakomodasi DPRD Balikpapan.
Parlindungan juga menyampaikan hasil kinerja pembangunan yang telah dicapai, meskipun secara bertahap untuk warga Perumahan BDS khususnya warga Balikpapan Selatan yang merupakan daerah pemilihannya.
Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari pemasangan PDAM, penerangan jalan maupun infrastruktur salah satunya drainase, dan pembangunan bendali.
Parlindungan mengaku sengaja , mengundang PDAM, karena masih ada warga khususnya di BDS yang belum terlayani air bersih. Otomatis kehadiran PDAM dapat menjelaskan secara teknis penyambungan air ke rumah warga.
“Kita selama ini mengadakan swadaya pengadaan pipa distribusi. Kita mengadakan kontrak ke PDAM 1.206 rumah dengan membayar Rp 3.984.000 untuk pengadaan pipa, yang dapat diangsur selama dua tahun,” ujarnya, Selasa (1/11/2022).
Saat itu, jelas Parlindungan, masih tersisa sekitar 250 rumah yang belum terpasang, inilah yang akan diselesaikan. Namun, perumahan di BDS berkembang luas yang sekarang sudah mencapai 4 ribu unit, sehingga nanti akan ada penambahan pipa yang tentunya akan ada penambahan biaya.
“Pipa bukan tanggung jawab PDAM, pipa itu harus tanggung jawab pengembang. Karena pengembang pipanya bukan standar PDAM. Maka kita harus swadaya,” jelas Parlindungan.
Dengan mengundang PDAM, menurut politisi Partai Nasdem ini, warga bisa mendengar langsung permasalahannya apa.
“Sekarang langsung dari PDAM, sehingga ada yang dipegang dan ada keputusan dari PDAM bahwa bulan Januari 2023 akan ada penyambungan ke rumah-rumah,” tambahnya.
Warga juga minta perbaikan infrastruktur terutama perbaikan drainase dan pembangunan bendali. Pasalnya, bendali sangat strategis untuk mengurangi banjir di kawasan Kampung Buton, Perumahan BDS dan Perumahan Pos.
“Bendali tolong jangan dilihat dari sisi siapa yang memperbaiki, tapi lihatlah dari fungsinya sebagai pengendali banjir untuk tiga wilayah,” ujarnya lagi.
Parlindungan mengatakan, saat ini penyerahan fasum yang telah memenuhi persyaratan pemerintah, sudah bisa diserahterimakan secara parsial tanpa harus memecah sertifikat.
“Yang penting surat-suratnya jelas, sertifikat kepemilikannya siapa, termasuk jalan dan drainase. Itu bisa diserah terimakan secara parsial. Mau jalannya dulu kah mau paritnya dulu kah, tanpa harus memecahkan sertifikat,” tegasnya.
Ini salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah bersama DPRD untuk memudahkan pengembangan menyerahkan fasumnya kepada pemerintah, sehingga warga perumahan bisa menikmati hasil pajak yang dibayar.
“Selama ini perumahan seolah-olah anak tiri padahal membayar pajak terbesar adalah perumahan, karena bagaimanapun NJOP lebih tinggi perumahan,” tutupnya. (Bom/adv)