DENPASAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah menghibahkan lahan seluas 1,5 hektare untuk pembangunan Kantor UPT Badan Kepegawaian Negara yang berlokasi di Tanjung Selor.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Kaltara Andi Amriampa pada agenda Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKN 2025-2029 yang digelar di Aula Kanreg X Denpasar Bali, Rabu (11/10).
Menurut Andi Amriampa, pembangunan Kantor UPT BKN dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Kepegawaian bagi seluruh ASN di wilayah Kalimantan Utara. “Bahkan bisa menjangkau Kabupaten Berau Kalimantan Timur yang jaraknya lebih dekat ke Kaltara,”kata Andi Amriampa.
Untuk diketahui, dalam FGD tersebut, BKD Kaltara ditunjuk oleh BKN sebagai perwakilan BKD Provinsi Wilayah Kanreg VIII yang meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.
FGD penyusunan Renstra BKN ini dibuka oleh Sekretaris Utama BKN Hj. Imas Sukmariah, S.Sos, M.AP. dan dilanjutkan oleh Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ. sebagai Ketua Tim dari Universitas Indonesia. Prof Eko Prasojo juga kita kenal sebagai Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
“Dalam FGD itu, dihadiri oleh perwakilan BKD dan BKPSDM wilayah tengah dalam wilayah kerja Kanreg VIII Banjarmasin, Kanreg X Denpasar dan Kanreg V Jakarta,”kata Andi Amriampa.
Dalam forum pendapat BKD Kaltara menyampaikan kondisi umum Provinsi Kalimantan Utara dalam Implementasi Manajemen ASN. dengan penekanan pada Digitalisasi Manajemen ASN, Reformasi Birokrasi, Peningkatan Indeks Profesional ASN, NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria) dan Tantangan Merit Sistem. Hal ini disampaikan sebagai input penyusunan Renstra BKN Tahun 2025 – 2029 mendatang. (dkisp)
