PENAJAM PASER UTARA – Usai Pelantikan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tingkat Kelurahan dan Desa, Badan Pengawas bersama Pemilu (Bawaslu) Penajam Paser Utara (PPU) sampaikan tahapan yang akan segera dilakukan para pengawas.
Ketua Bawaslu PPU, Mohammad Khazim menerangkan setelah ini para pengawas kelurahan dan desa harus melakukan pengawasan dalam pemetaan pemilih.
Khazim menjelaskan tugas penting dari pengawas kelurahan dan desa pada tahapan ini memastikan para pemilih terakomodir hak-haknya sebagai pemilih.
Kedua, dalam fungsi pengawasannya harus meminimalisir mal administrasi, seperti mengesahkan pemilih yang seharusnya belum memiliki KTP di PPU tiba-tiba memiliki KTP.
“Sehingga otomatis akan berpotensi pemilih dengan identitas ganda,” jelasnya.
Selain itu, dalam prosesnya memastikan data pemilih yang telah meninggal harus dikeluarkan dari daftar pemilih. Termasuk memastikan para pemilih yang telah pindah keluar juga harus dikeluarkan dari daftar, begitu pun yang telah pindah status.
“Lain hal lagi misal para pemilih yang telah diterima sebagai anggota TNI atau Polri, atau memastikan pemilih yang berasal dari TNI dan Polri yang purna mendapatkan haknya,” paparnya.
Disinggung terkait penambahan daftar pemilih sebanyak 4.000 orang di PPU, Khazim mengatakan nantinya panwas kelurahan dan desa harus memastikan data pemilih potensial yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) tersebut.
Nantinya, para pengawas ini melakukan pendampingan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) yang akan dilaksanakan oleh Pantarlih.
“Mulai Juni dan Juli 2024, maka ini harus dihadiri dan diawasi. Baru nantinya baru membicarakan masa penetapan calon hingga kampanye akan terus diawasi,” tandasnya.
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Nicha R
