TENGGARONG – Pasca pencabutan pungutan atau pajak ekspor menjadi nol persen bagi produk Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, sedikit memberikan angin segar bagi petani kelapa sawit, khususnya petani swadaya. Setelah harga Tandan Buah Segar (TBS) sempat anjlok seharga Rp 600 per kilogram (kg), kini mulai merangkak menjadi Rp 1.350-1.850 per kg.
Pencabutan tarif pajak dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sejak 17 Juli 2022 sampai 31 Agustus 2022. Dan akan kembali diterapkan secara progresif pada 1 September 2022. Tarif progresif diartikan bila harga CPO tinggi maka tarifnya juga akan meningkat dan sebaliknya bisa harga CPO mengalami penurunan.
Meski harga TBS merangkak naik, namun Ketua DPC Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kutai Kartanegara (Kukar), Daru Widiyatmoko mengakui, harga itu belum menutup biaya modal. Mulai dari perawatan, operasional hingga proses produksi. Petani swadaya menurutnya, masih saja merugi.
“Harapannya kembali harga Rp 3.500 per kg,” ungkap Daru pada mediakaltim.com, Jumat (28/7/2022). Menurut perhitungannya, pada harga Rp 2.500 per kg, petani swadaya baru bisa kembali modal dan menerima sedikit keuntungan dari usaha kelapa sawit mereka saat panen.
Meski tetap merugi, diakui Daru, para petani sawit terpaksa memanen sawit-sawit mereka. Karena kalau tidak dipanen, pohon kelapa sawit akan berjamur dan membusuk. Hasil panen itulah yang dijual kembali kepada sedikitnya 37 pabrik pengolahan CPO yang ada di Kukar. Dengan harga yang terbilang sangat rendah.
Dia mengatakan, DPP Apkasindo dan DPW Apkasindo beberapa daerah sudah menemui sejumlah pihak. Mulai dari sowan ke Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, ke menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju. Hingga terakhir mengadu kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada Kamis (28/7/2022) siang lalu.
Sowan dilakukan Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung, Sekjen DPP Apkasindo Rino Afrino , dan sejumlah pengurus DPW Apkasindo beberapa daerah. Tujuannya meminta pemerintah memerhatikan gejolak harga TBS yang sangat rendah. Sehingga diharap bakal jadi masukan dan pembahasan oleh pemerintah pusat. (afi)
