BONTANG – Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di kawasan Tanjung Limau hingga kini belum maksimal dimanfaatkan untuk menyerap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alhasil pendapatan dari sektor tersebut hingga kini masih minim.
Ketua Komisi II DPRD) Bontang, Rustam menyebut, salah satu alasan TPI belum bisa mendongkrak PAD lantaran terhalang regulasi, karena pengelolaannya berada di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Jika dikelola Pemkot Bontang, tambah dia, TPI diharapkan bisa mendongkrak PAD.
Potensi pendapatan yang jelas terlihat, menurut Rustam, dari banyaknya nelayan dan kapal yang bongkar muat di TPI Tanjung Limau. “Saya berharap segera ada kebijakan agar TPI bisa diberdayakan untuk meningkatkan PAD,” ucapnya, Rabu (10/3/2021).
Rustam berharap, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang dapat membangun komunikasi dengan Pemprov Kaltim. Sehingga dapat dibuat payung hukum terkait pengalihan kewenangan pengelolaan TPI dari Pemprov Kaltim ke Pemkot Bontang. “Ini sangat potensial (menambah PAD). Beberapa daerah lain sudah ada yang berhasil mengelola TPI dengan baik,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Bapenda Bontang, Sigit Alfian menyebutkan, data bongkar muat ikan di TPI mencapai 8 hingga 10 ton setiap kali bongkar. Jumlah tersebut dinilai sangat besar dan bisa dimaksimalkan untuk menambah PAD Bontang. (bms/adv)
