SAMARINDA – Memasuki April, kelanjutan pembangunan ibu kota negara atau IKN di Kaltim masih samar-samar. Para petinggi di daerah yang bersinggungan proyek raksasa tersebut mengaku belum mendapat petunjuk.
Pada 2019, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengumumkan lokasi baru IKN bertempat di sebagian Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kutai Kartanegara (Kukar). Agenda peletakan batu pertama semula dijadwalkan Oktober 2020. Merebaknya pandemi virus corona membuat rencana tersebut bergeser.
Belakangan, Gubernur Kaltim Isran Noor mengonfirmasi peletakan batu pertama alias groundbreaking dilakukan April 2021. “Insya Allah bulan Puasa (April),” sebut Isran Noor kepada kaltimkece.id, jaringan mediakaltim.com pada Kamis (25/3/2021 lalu.
Peletakan batu pertama disebut mengambil tempat di titik nol IKN yakni Istana Presiden. Berlokasi di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, PPU. Persisnya di Menara Pantau Api, kawasan hutan tanaman industri PT ITCI Hutani Manunggal.
[irp posts=”12301″ name=”Nyoman Nuarta Umumkan Pemenang Sayembara, Beginilah Desain Istana Negara di PPU”]
Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, luas keseluruhan lahan pembangunan IKN di Kaltim mencapai 180.000 hektare. Dengan kebutuhan biaya pembangunan mencapai Rp 466 triliun.
Di provinsi ini, lokasi IKN mengambil empat kecamatan. Yakni Sepaku di PPU dan tiga lainnya dari Kukar. Samboja termasuk kawasan ring satu dan menyumbang lahan 1.000 hektare. Disusul Muara Jawa dan Loa Kulu sebagai daerah penunjang.
Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menyambut baik dan optimistis dengan kelanjutan pembangunan IKN di daerahnya. Pemkab Kukar ditegaskan siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk agenda tersebut.
“Pembangunan IKN saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat,” sebut Rendi Solihin, Rabu (31/3/2021). Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Kukar melakukan percepatan pembangunan infrastruktur penunjang di kawasan IKN. Ragam proyek dikemukakan di Samboja, Muara Jawa, dan Loa Kulu.
Jika terealisasi, politikus berusia 28 tahun itu meyakini IKN membawa dampak baik bagi Kukar. Pengembangan potensi daerah bakal meningkat. Demikian juga pembangunan infrastruktur. Industri kreatif dan budaya pun akan mendapatkan dampak ekonomi yang signifikan.
Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, juga optimistis dengan megaproyek tersebut. Diharapkan memicu pemerataan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Sehingga bagi daerah seperti Kaltim, bisa mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah lainnya. “Kami tetap optimis dengan pembangunan itu. Semoga bisa tetap berjalan lancar,” terangnya.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar Sunggono, menyebutkan bahwa posisi Pemkab Kukar saat ini hanya menunggu instruksi dari level provinsi dan pusat. Daerah, dalam hal ini, berperan untuk menjaga kelancaran pembangunan IKN.
Sampai saat ini, Pemkab Kukar memang belum mendapat konfirmasi mengenai kabar groundbreaking pada April 2021 ini. Namun demikian, Sunggono menegaskan jajarannya tetap mempersiapkan segala keperluan penunjangnya. “Agar segala sesuatunya dipersiapkan secara matang tanpa kendala,” imbuhnya.
Di lain tempat, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyatakan harapan agar pemindahan IKN tidak ditunda. Rizal meyakini keberadaan IKN di Kaltim akan menghidupkan kegiatan ekonomi baru. Salah satunya di sektor wirausaha. “Dengan begitu pemulihan ekonomi di daerah kita pasca-pandemi juga akan lebih cepat,” kata Rizal, Selasa, 30 Maret 2021.
Selain itu soal fasilitas, salah satu proyek IKN adalah membangun Waduk Semoi-Sepaku. Air baku dari waduk tersebut juga bakal mengalir ke sebagian penduduk Balikpapan. Dengan IKN yang terealisasi, waduk tersebut pun bisa dengan segera dirasakan penduduk Kota Beriman. Rizal pun optimistis mengingat pembangunan waduk tersebut masuk proyek strategis nasional.
“Waduk Semoi-Sepaku itu rencananya berkapasitas 2.500 liter per detik. Nah, janjinya 1.000 liter dibagi ke Balikpapan. Tentu itu sangat baik. Karena kita kekurangan air baku,” pungkasnya. (kk)
