Percakapan para pejabat termasuk sejumlah petinggi Kaltim di depan Presiden Joko Widodo mengejutkan publik. Pada kunjungan presiden ke Bumi Mulawarman itu, para pembesar mengaku sudah menerima booster atau vaksin Covid-19 dosis ketiga. Obrolan yang bocor tersebut menjadi ironi mengingat di Kaltim saja, lebih dua juta orang belum menerima vaksin sama sekali.
Percakapan yang menghebohkan tersebut terjadi pada Selasa, 24 Agustus 2021, di SMP 22, Jalan Pahlawan, Samarinda. Mereka yang terlibat dalam obrolan adalah Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala Kepolisian RI Jendral Listro Sigit Prabowo. Sementara pejabat tinggi daerah yaitu Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Sebagaimana video siaran langsung dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, pada awalnya topik pembicaraan berangkat dari vaksin Nusantara. Vaksin ini digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Obrolan beralih menuju vaksin booster atau vaksinasi ketiga. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengaku sudah menerima dua kali suntikan vaksin bermerek Sinovac. Ia berencana menggunakan vaksin Nusantara sebagai booster untuk memperkuat sistem imun. “Booster vaksin Nusantara Pak Terawan,” ucap Andi Harun.
Presiden Jokowi membalas keterangan mantan legislator DPRD Kaltim tersebut. Presiden berkata, “Oh, pantes, seger bener, Pak Wali Kota. Mendahului kita ini, Pak Wali Kota,” kelakar Jokowi diikuti tawa para peserta percakapan.
Presiden kemudian bertanya kepada Marsekal Hadi Tjahjanto. “Pak Panglima sudah ngambil?” Jenderal bintang empat dari Angkatan Udara ini mengaku sudah menerima vaksin Nusantara sebagai booster. Jokowi kembali berseloroh, “Enggak ngajak-ngajak kita, ya.”
Gubernur Isran yang semula menyimak perbincangan itu akhirnya ikut menimpali. Mantan Bupati Kutim tersebut mengaku, sudah mendapat suntikan booster. “Saya sudah booster, cuma Moderna,” ucapnya. Pada akhir perbincangan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertanya kepada presiden.“Sudah booster belum?”
“Enggak, saya nunggu Pfizer,” jawab Jokowi dengan canda, sebagaimana rekaman audio dalam video siaran langsung. Setelah diributkan media massa, video tersebut sempat ditarik sebelum kembali diunggah dengan audio percakapan yang sudah dihapus. Kepada media, Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Triadi Machmudin, menjelaskan, perbincangan tersebut bersifat internal. Bukan pernyataan resmi dari pihak istana. “Itu, ‘kan, suatu obrolan, ya. Bukan semacam pernyataan resmi atau laporan. Jadi sifatnya sebetulnya internal,” ucapnya.
Booster atau vaksin ketiga sejatinya diperuntukkan hanya bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan. Diperkirakan, jumlahnya sekitar 1,5 juta orang di seluruh Indonesia. Kementerian Kesehatan bahkan sudah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.01/1/1919/2021. Isinya tentang Vaksinasi Dosis Ketiga Bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Dalam siaran resminya, Kemenkes menegaskan peruntukan booster tidak untuk khalayak umum. Pasokan vaksin disebut terbatas sementara masih ada lebih dari 160 juta penduduk sasaran vaksinasi yang belum mendapatkan suntikan.
Di Kaltim, yang gubernurnya mengaku sudah tiga kali menerima vaksin, ada 2,87 juta sasaran vaksinasi. Menurut siaran Dinas Kesehatan Kaltim, cakupan vaksin bagi sasaran vaksinasi di Bumi Etam sampai 26 Agustus 2021 baru 24,22 persen dosis pertama dan 15,60 persen dosis kedua. Persisnya, baru 696 ribu orang yang menerima vaksin dosis pertama, yang berarti, masih 2,17 juta rakyat Kaltim belum divaksin sama sekali.
Adapun cakupan vaksinasi untuk tenaga kesehatan, masih menurut Dinkes Kaltim, sebesar 113,73 persen dosis pertama dan 106,22 persen dosis kedua. Sementara untuk penyuntikan ketiga atau booster bagi tenaga kesehatan baru mencapai 36,36 persen.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltim, dr Nataniel Tandirogang, mengatakan pada awalnya IDI merekomendasikan kepada pemerintah agar booster diberikan kepada nakes. Ia membenarkan, masih banyak tenaga kesehatan di Kaltim yang belum menerima vaksin booster. Di internal IDI Kaltim saja, jelasnya, dari total 2.700-an anggota, belum semua menerima vaksinasi ketiga.
“Masih banyak teman-teman yang minta booster vaksin ketiga. Itu belum terlayani. Saya tidak tahu bagaimana mekanismenya karena dalam hal ini tidak melibatkan IDI sama sekali,” sebut dia. “Itu baru di IDI, belum nakes yang lain (seperti perawat dan petugas ambulans),” sambungnya.
Nataniel berharap, kondisi yang dialami para nakes bisa dijelaskan oleh pihak berwenang. Menurutnya, belum tentu problemnya ada di dinas teknis. Bisa saja, para nakes yang tidak proaktif.
IDI Kaltim juga berpendapat, penggunaan vaksin booster di kalangan pejabat mungkin saja dirasa perlu. Mobilitas pemimpin dalam penanganan Covid-19 cukup tinggi sehingga wajar di-booster. Akan tetapi, yang terpenting dan lebih dulu diutamakan yaitu seluruh nakes yang berjuang di garis depan penanganan pandemi.
Harapan berikutnya dari IDI Kaltim, masyarakat di Kaltim bisa divaksin semua. Nataniel mencontohkan Samarinda. Menurutnya, banyak warga yang telah divaksin dosis pertama tetapi kesulitan dalam akses menerima dosis kedua. Ia khawatir, jika warga yang sudah menerima dosis pertama tidak kunjung divaksin lagi, akan membuang anggaran belaka.
“Banyak masyarakat kita, teriak-teriak semuanya. Nah, mohonlah, pihak yang berwenang dalam hal ini dinas kesehatan kota dan kabupaten, memerhatikannya,” harap Nataniel.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengklarifikasi “kebocoran” percakapan tersebut. Katanya, substansi dari pembicaraan tersebut tidak benar. Dia mengaku belum menerima vaksin ketiga dan tidak berani melangkahi regulasi yang ditetapkan Kemenkes. Dalam audio yang telah beredar, Andi Harun memang mengaku sudah menerima dosis kedua dan baru berencana memakai vaksin Nusantara untuk booster.
“Pun mau di-booster Moderna, pasti saya tanya kanan-kiri. Boleh tidak, saya vaksin pertama dan kedua menggunakan Sinovac, vaksin booster pakai yang lain (Moderna),” ucapnya, saat ditemui kaltimkece.id jaringan mediakaltim.com di pelataran DPRD Samarinda, Kamis, 26 Agustus 2021.
Andi Harun menjelaskan, pembicaraan tersebut dibuka untuk mencairkan suasana. Presiden baru saja menempuh perjalanan jauh ke Samarinda. Di samping itu, untuk menunjukkan kepada anak-anak sekolah yang sedang menerima vaksin bahwa pemimpin dan pejabat publik juga bisa bercanda. Dia mengaku, terlibat dalam percakapan agar tidak terlihat gugup di depan orang nomor satu Indonesia tersebut.
“Enggak betul, itu canda-candaan saja untuk mencairkan suasana. Saya juga yang termasuk dicandain, termasuk Pak Gubernur. Wajar, ‘kan, kalau saya gugup ketemu Pak Presiden? Biar tidak gugup, ya, ikut dalam candaan itu,” jelas Andi Harun. “Tetapi karena terdengarnya samar-samar, yang tertangkap seolah-olah kita sudah booster ketiga,” tuturnya.
kaltimkece.id berupaya mengonfirmasi Gubernur Kaltim Isran Noor mengenai rekaman suara tersebut. Akan tetapi, pesan yang dikirimkan ke WhatsApp-nya belum dibalas sampai artikel ini terbit.
Kepala Biro Humas Sekretariat Provinsi Kaltim, Syafranuddin, juga tidak berkomentar banyak. Ia mengaku, tidak mengetahui apakah Gubernur sudah menerima booster atau penyuntikan vaksin sebanyak tiga kali.
“Kalau vaksin ketiga, saya enggak tahu. Kapan dan di mananya, saya tidak tahu. Sedangkan mengenai bocornya percakapan, itu merupakan kewenangan Biro Pers Kepresidenan,” terang Ivan, sapaannya, Kamis, 26 Agustus 2021.
Pengamat politik dari Universitas Mulawarman, Samarinda, Lutfi Wahyudi, menilai bahwa obrolan tentang vaksin, jika dinyatakan sebagai candaan, adalah hal yang tak patut. Azas kepatutan yang tidak diperhatikan adalah candaan itu berlangsung di tengah masyarakat yang berjibaku penuh harap divaksin.
“Membuat (topik vaksin) seperti candaan, hanya memperlebar yang dicapai pemimpin atau penguasa dengan yang didapatkan rakyat. Dalam konsep demokrasi, tidak seperti itu,” terangnya.
Akademikus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini menjelaskan, konsep demokrasi adalah rakyat memberikan mandat kepada seseorang melalui pemilihan. Dengan demikian, rakyat adalah prinsipal demokrasi sementara pemerintah atau pemimpin berperan sebagai agen. Dalam praktiknya di banyak negara, agen seringkali lebih dahulu mengambil keuntungan baru memikirkan rakyat.
“Mestinya, pemimpin malu karena hal itu tidak pantas dipertontonkan. Obrolan ini membuka jati diri mereka sebenarnya. Kenapa masyarakat harus tahu dari rekaman yang bocor itu? Mengapa tidak mereka (pejabat) berterus-terang kepada masyarakat bahwa sudah divaksin (booster)?”
Lutfi menambahkan, sebenarnya sah-sah saja pemimpin lebih dahulu menerima vaksin dalam kondisi darurat seperti ini. Pandemi di Kaltim sudah sangat luar biasa sehingga pemimpin harus dibentengi. Konsepnya, menyelamatkan satu pemimpin sehingga pemimpin bisa menyelamatkan banyak rakyat.
Akan tetapi, prinsip itu tidak serta-merta melegitimasi bahwa rakyat bukan yang utama. Apalagi sampai melanggar aturan seperti menerima booster yang dikhususkan bagi tenaga kesehatan. “Jangan sampai, kesan yang muncul adalah setelah menjadi pemimpin lantas meninggalkan rakyat. Jangan sampai seperti itu,” ingatnya. (kk)
