TANJUNG REDEB – Penutupan Jembatan Sambaliung memberi dampak kepada jam kerja karyawan maupun pelajar. Sebab, memakan banyak waktu saat mengantre di dermaga penyeberangan.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung mengatakan, selama perbaikan Jembatan Sambaliung, seharusnya pemerintah melayangkan surat pemberitahuan kepada pimpinan perusahaan maupun sekolah swasta atau negeri.
“Di dalam surat tersebut diharapkan ada pemberian dispensasi kepada pekerja dan pelajar mengenai jam masuknya,” jelasnya, Sabtu (10/6/2023).
Dia menyebut, seluruh dampak yang timbul terhadap pelajar, pegawai ASN atau honorer dan swasta harus diberikan solusi. Menurutnya harus ada komunikasi pemerintah dengan pimpinan agar mendapatkan kebijakan yang layak.
“Jangan sampai dengan adanya dampak dari alternatif yang ada saat ini bisa memicu pada pemotongan gaji ataupun PHK buat para pekerja,” tegasnya.
Menurutnya, dengan alternatif yang telah disediakan pemerintah, seharusnya ada tanggungjawab yang diberikan mengenai dampak sosial yang ditimbulkan.
“Jadi usahakan mereka mendapatkan dispensasi, agar dapat meminimalisir risiko pemeceatan, pemotongan upah dan tidak lulus ujian bagi pelajar,” tuturnya.
“Kasihan pekerja bila harus kehilangan pekerjaannya hanya karena dampak dari penyeberangan yang ada saat ini, mau kemana lagi mereka mencari nafkah keluarganya,” tambahnya.
Politikus NasDem ini mendorong agar isi surat pemberitahuan terbuka tersebut mengatakan keterlambatan hadir bekerja ataupun bersekolah bukan semata-mata disengaja melainkan akibat dampak sosial yang ditimbulkan karena alternatif penyeberangan yang ada saat ini.
“Karena memang pekerja atau pelajar juga tidak menginginkan keterlambatan ini, namun mau bagaimana lagi kondisi juga sangat tidak memungkinkan untuk tepat waktu dalam bekerja dan bersekolah,” tutupnya. (adv/dez)
