TENGGARONG – Seluruh fraksi di DPRD Kukar, menyampaikan pandangan, setelah sebelumnya Pemkab Kukar menyampaikan Nota Penjelasan Pelaksanaan APBD Kukar 2020. Realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Pemkab Kukar jadi poin sorotan legislator Kukar.
Meskipun tidak lupa memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas pencapaian Pemkab Kukar yang berhasil menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Tentunya ini harus dipertahankan oleh Bupati Kukar dan jajarannya.
Dibidang ekonomi, pendidikan hingga infrastruktur. Menjadi sorotan terkait realisasinya selama 2020 lalu.
Seperti adanya tunggakan pembayaran kepada para dunia usaha kontraktor jadi sorotan utama DPRD Kukar. Dimana puluhan kontraktor yang sudah melakukan kewajiban urung terbayar hingga akhir 2020, dan sempat menjadi polemik hingga masuk ranah pembahasan DPRD Kukar.
“Menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita bisa memperbaiki kinerja dan anggaran kita, jangan sampai tertumpuk diakhir tahun,” kata Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.
Penanganan COVID-19 di Kukar pun tidak luput dari pengawasan DPRD Kukar. Rasid pun menyampaikan jika anggota DPRD Kukar menyoroti apa saja yang menjadi kendala pemkab Kukar. Termasuk bagaimana realisasi dari anggaran sekitar Rp 179 miliar yang digelontorkan dan disetujui DPRD Kukar. Serta hasil atau dampak yang dirasakan Kukar secara meluas.
Diketahui jika Sidang paripurna yang dilaksanakan pada Senin (12/7/2021) ini, dihadiri langsung Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid dan Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi. Sementara dari Pemkab Kukar diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten 3 Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Sukotjo. Serta anggota DPRD Kukar yang hadir secara langsung maupun secara virtual. (mad)
