SAMARINDA – Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kamis (9/6/2022). Dalam kesempatan ini Anggota Komisi V dapil Kaltim Irwan, meminta negara hadir dalam upaya menuntaskan permasalahan banjir di Sangata, Kutai Timur.
Dalam raker tersebut, Irwan memaparkan banjir Sangatta yang terjadi beberapa bulan lalu, mengakibatkan ratusan ribu orang terkena dampaknya. Ia mengapresiasai Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) program PUPR kepada sejumlah warga di Sangatta.
Namun yang paling penting, bagaimana mengatasi banjir tanpa berpikiran soal batasan wewenang antara pusat, provinsi, atau kabupaten.
“Kita harus tuntaskan masalah banjir ini. Balai Wilayah Sungai bilang bukan (wewenang) negara karena bukan Sungai Mahakam. Kalau alasan bukan wewenang ini nggak akan tuntas. APBD nggak mungkin selesaikan ini. Jadi kota mati kalau nggak selesai,” tegasnya.
Politisi Demokrat ini menambahkan, negara harus hadir dalam persoalan bencana alam. Bukan cuma soal kemanusian tapi juga keadalian. Pasalnya, di Sangatta ada pertambangan batu bara yang berkontribusi untuk negara.
“Ada tambang yang berkontribusi besar untuk negara. Tujuh puluh juta metrik ton hasilnya, walaupun DBH (Dana Bagi Hasil) kecil untuk daerah. Sehingga saya minta Pak Jokowi, Pak Basuki tangani banjir ini, karena faktor kemanusiaan dan keadilan,” tandasnya.
Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan komitmennya untuk penyelesaian persoalan banjir di Sangatta. Menurutnya negara wajib hadir dalam setiap situasi yang dihadapi masyarakat apalagi terkait bencana alam.
“Sangatta saya kira kita akan tangani banjirnya. Karena ini bencana alam, saya nggak lihat lagi provinsi atau kabupaten (wewenangnya). Seperti banjir rob DKI Jakarta. Semua bertanggung jawab, jadi ini sama saja,” pungkasnya. (eky)
