SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutim, Faizal Rachman mengungkapkan kekhawatirannya terkait pelaksanaan proyek Multi Years Contract (MYC) yang mengalami hambatan serius.
Dalam penyampaian terbarunya, Faizal menyoroti adanya sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) sebesar Rp 423 miliar pada tahun 2023 yang sebagian besar berasal dari proyek MYC yang tidak terserap.
“Pada tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum (PU) memiliki SILPA sekitar Rp 423 miliar, yang sebagian besar berasal dari proyek MYC yang kita alokasikan tetapi tidak terserap,” ujar Faizal saat diwawancarai awak media, Senin (29/7/2024).
Ia menambahkan bahwa berdasarkan nota kesepakatan MYC, proyek-proyek ini harus diselesaikan pada tahun anggaran 2024, dan tidak dapat diperpanjang hingga 2025.
Menurut Faizal, jika anggaran tahun 2023 tidak terserap, hal ini menjadi kerugian bagi daerah. “Jika anggaran 2023 tidak terserap, berarti itu menjadi kerugian kita. Ini terjadi karena proses perencanaannya mungkin tidak siap, atau mungkin proses pelaksanaannya yang tidak siap,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa ketika pemerintah mengajukan proyek ke DPRD, seharusnya secara sumber daya manusia (SDM) sudah mampu melaksanakan proyek tersebut. Namun, kenyataannya banyak proyek yang tersendat pelaksanaannya.
Faizal menyatakan bahwa DPRD hanya berperan dalam menganggarkan dari sisi politik dan kebijakan anggaran, sementara pelaksanaan teknis adalah tanggung jawab pemerintah daerah.
“Seharusnya, jika pemerintah mengajukan ke DPRD, artinya mereka secara SDM sudah mampu. Namun, ketika dilaksanakan banyak tersendat, berarti SDM mereka tidak mampu secara manajerial. SKPD-nya yang kurang mampu,” tambah Faizal.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Menurutnya, kendala yang terjadi sering kali disebabkan oleh kurangnya kesiapan dari pihak eksekutif dalam melaksanakan proyek yang telah dianggarkan.
“Harusnya, kalau perencanaannya sudah siap, pelaksanaannya juga harus siap. Ini menunjukkan adanya masalah manajerial dalam pelaksanaan proyek,” ungkapnya.
Faizal berharap ke depan, pemerintah daerah dapat lebih siap dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek yang telah dianggarkan.
“Kita berharap pemerintah daerah bisa lebih siap dan meningkatkan kapasitas SDM mereka. Ini penting agar proyek yang sudah dianggarkan bisa terlaksana dengan baik dan tidak terjadi lagi SILPA yang besar,” tuturnya. (Rkt2/Adv)
