BALIKPAPAN – Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melibatkan PT Freeport Indonesia demi mempercepat pemulihan ekosistem mangrove secara nasional.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara KLHK, BRGM, dan PT Freeport Indonesia di Banua Patra, Balikpapan, Sabtu (10/6/2023).
Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar serta Kepala BRGM, Hartono.
Hartono mengatakan, BRGM dibentuk oleh Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka mempercepat pemulihan gambut dan mangrove. BRGM ditargetkan untuk memulihkan seluas 1,2 juta hektare lahan gambut dan 600 ribu luasan lahan mangrove yang mengalami degradasi.
“Angka yang dibebankan kepada kami luar biasa. Pemulihan lahan yang terdegradasi itu harus dipulihkan sampai tahun 2024,” ujarnya.
Lebih lanjut Hartono menjelaskan, pihaknya sangat mengapresiasi dengan terlibatnya PT Freeport Indonesia serta mengambil peran dalam pemulihan ekosistem mangrove di wilayahnya.
“Tugas berat itu mungkin jadi tidak berat kalau ada stakeholder berkenan berkolaborasi dengan KLHK dan BRGM,” jelasnya.
Sementara itu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas menambahkan, pemulihan ekosistem mangrove ini dianggap penting. Sebab, perusahaan tidak akan berhasil jika tumbuh di lingkungan yang rusak.
“Kami menargetkan penanaman mangrove itu seluas 500 hektare per tahun, dengan target 10 ribu di Mimika. Termasuk 500 hektare lahan bekas tambang yang kami tanami,” ujar Tony.
Lebih lanjut Tony mengatakan, bahwa hal ini merupakan komitmen PT Freeport Indonesia untuk turut serta menjaga bukan hanya lingkungan, namun juga sistemnya.
Sementara itu Mentri LHK, Siti Nurbaya Bakar mengaku, pemulihan gambut dan mangrove di Indonesia saat ini sudah dalam jalur yang benar, sesuai program pemerintah.
“Kita akan memulihkan mangrove juga gambut di sejumlah titik di Indonesia. Dengan bekerjasama sama seluruh stake holder, demi iklim di Indonesia,” tutupnya. (adv/kominfo/bom)
