JAKARTA – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengunjungi kantor pusat B-Universe pada Jumat (17/1/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan program pemerintah terkait pemanfaatan tenaga kerja migran secara optimal.
Menteri Karding tiba pukul 09.30 WIB dan disambut oleh Komisaris Utama B-Universe, Enggartiasto Lukita, bersama jajaran direksi. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan membahas peran media dalam mendukung program Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Enggartiasto Lukita menyampaikan pentingnya program pemerintah di tengah tantangan ekonomi global, terutama dalam penyaluran tenaga kerja baru maupun tenaga kerja terdampak pengurangan. Ia juga menyoroti upaya Menteri Karding untuk mengubah stigma terhadap pekerja migran.
“Pak Menteri memiliki konsep yang bagus. Kini pekerja migran diupayakan memiliki keahlian tertentu, dilengkapi kemampuan bahasa, agar dapat memenuhi kebutuhan di berbagai negara,” ujar Enggartiasto.
Ia menambahkan, media berperan penting dalam mensosialisasikan program ini sekaligus mencegah praktik pekerja migran ilegal.
Pemerintah menargetkan pengiriman 425 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 2025. Menteri Karding menyatakan bahwa untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya maksimal sambil mengutamakan perlindungan bagi pekerja.
“Target tahun ini 425 ribu PMI. Dengan capaian sebelumnya sebesar 267 ribu, kita perlu kerja keras untuk mencapainya. Perlindungan tetap yang utama,” ungkap Karding.
Ia menjelaskan bahwa PMI harus memiliki keahlian, kesiapan mental, dan kemampuan bahasa sebelum diberangkatkan. Kolaborasi bilateral dengan negara tujuan juga menjadi fokus untuk memastikan hak-hak PMI terlindungi.
Pemerintah sedang menjajaki peluang memperluas pasar PMI ke Eropa. “Pak Prabowo menyampaikan agar pasar PMI dibuka di Eropa karena banyak permintaan dari kepala negara di sana,” ujar Karding.
Karding menekankan bahwa kesejahteraan PMI menjadi perhatian utama, termasuk memastikan gaji yang layak, jaminan kesehatan, dan keselamatan kerja di negara tujuan.
“Gajinya harus layak. Selain itu, harus ada jaminan kesehatan dan perlindungan jiwa di negara tempat mereka bekerja,” jelasnya.
Atase tenaga kerja dan perwakilan P3MI di negara tujuan juga akan diperkuat untuk mendukung PMI yang menghadapi permasalahan selama bekerja.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah optimis target pengiriman PMI dapat tercapai pada 2025 sambil memastikan perlindungan maksimal bagi para pekerja. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan PMI tetapi juga mempererat hubungan bilateral dengan negara-negara tujuan.
Sumber: Berita Satu
Editor: Agus S.
