spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Menjelang Akhir Tahun, DPRD Paser Khawatirkan Molornya Proyek-Proyek Besar

PASER – Sejumlah paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Paser 2024 belum juga ditender atau dilelang, mendapat sorotan DPRD Kabupaten Paser.

Memasuki triwulan keempat, DPRD Kabupaten Paser menilai bahwa seharusnya seluruh paket pekerjaan sudah dilelang agar dapat dilaksanakan dan selesai tepat waktu. Sayangnya, tersisa 40 persen dari jumlah total pekerjaan yang belum ditender.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Basri Mansyur, menyatakan bahwa sejumlah paket pekerjaan yang belum diumumkan adalah proyek-proyek yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Paser.

Lebih rinci, jenis pekerjaan yang belum dilelang menumpuk pada Bidang Cipta Karya DPUTR Kabupaten Paser dan sarana gedung sekolah. Menurutnya, kondisi ini jelas dapat berdampak pada molornya proses pekerjaan.

“Ada 30 paket yang ditender ulang di APBD. Apakah pekerjaan ini bisa selesai, apalagi di APBD Perubahan makin banyak tambahan,” kata Basri.

Salah satu pekerjaan yang berpotensi molor, lantaran nilainya yang cukup besar, adalah pembangunan ulang Kantor Kelurahan Long Kali dengan anggaran Rp6 miliar. Dengan sisa waktu yang ada, ia pesimis proyek tersebut dapat tuntas hingga Desember 2024 mendatang.

“Dengan waktu yang singkat ini, dikhawatirkan tak rampung sampai Desember nanti,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Paser, Adi Maulana, menyebut bahwa ada ratusan paket pekerjaan yang hingga kini belum dilelang. Dari 780 paket pekerjaan, sudah 60 persen yang selesai lelang dan sedang dilaksanakan.

“Khusus untuk semua pekerjaan di APBD yang ditender dari 780 pekerjaan, sudah ada 60 persen yang selesai tender,” kata Adi Maulana.

Adi Maulana mengaku tetap optimis pekerjaan yang sudah direncanakan bisa tuntas. Namun, di bidang pendidikan, menurutnya, ada tantangan tersendiri karena adanya mandatory spending atau 20 persen dari APBD.

“Kami optimistis pekerjaan yang telah direncanakan dapat dituntaskan,” tuturnya.

Pewarta: TB Sihombing
Editor: Agus S

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti