SANGATTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Joni mengungkapkan, baginya ia mendukung penuh perusahaan yang ingin berinvestasi di Kutim. Tetapi dengan catatan mereka wajib membangun hilirisasinya.
“Kalau bagi saya wajib untuk membangun hilirisasinya di Kutim, dimana mereka beroperasi atau berkebun. Yang jelas kami dari legislatif mendukung sekali kalau ada perusahaan yang ingin berinvestasi, tetapi dengan catatan tadi membangun hilirisasinya,”ujarnya.
Hal itu, ia sampaikan di acara Forum Investasi Kutim, yang diselenggarakan di Hotel Js Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin (10/6/2024) lalu.
Ketua DPRD Kutim itu, dengan tegas mengatakan, bahwa para investor yang ingin berinvestasi di Kutim harus membangun pabrik hilirisasi di wilayah tersebut.
Sebab, pemerintah telah menyiapkan fasilitas guna mendukung kelancaran investasi, termasuk salah satunya, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).
Lebih lanjut, legislator Partai Pembangunan Persatuan (PPP) itu menyebutkan, alasan mengapa kemudian ia menegaskan wajib para investor membangun hilirisasi, sebab Kutim pernah mengalami kerugian. Ada salah satu perusahaan sawit yang membangun pabrik di luar daripada wilayah Kutim yaitu di Bontang.
“Dulu memang fasilitas yang tersedia itu minim, tetapi saat ini tidak ada lagi alasan perusahaan untuk membangun pabrik di luar Kutim, karena fasilitas sudah dibangun dan lengkap,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, bahwa pihaknya akan meminta kepada Bupati Kutim, agar lebih tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi aturan.
“Saya nanti sampaikan ke Bupati, dikerasi saja, karena kita yang punya wilayah, kita yang harus mengatur, kalau perlu keluarkan edaran Bupati, kalau itu belum mempan, keluarkan Perbup. Karena aturan perda itu mewajibkan untuk membangun pabrik di wilayah perusahaan beroperasi,” tandasnya.(Rkt2/Adv)
