spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Mendikdasmen dan Mendagri Matangkan Implementasi SPMB 

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu‘ti, bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, guna membahas anggaran sekolah swasta serta penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Dalam diskusi tersebut, kedua menteri menegaskan komitmen bersama untuk menyukseskan implementasi SPMB di berbagai daerah.

Mendikdasmen menyampaikan rancangan Peraturan Menteri terkait SPMB saat ini tengah dalam tahap uji publik dan telah mendapatkan persetujuan secara substansi dari Presiden serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Sehubungan dengan sistem yang sedang kami siapkan peraturannya, ada beberapa yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah untuk sekolah-sekolah swasta dan ternyata itu sudah ada di Peraturan Mendagri tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah. Sehingga berdasarkan itu akan menjadi rujukan kami dalam konsideran Peraturan Mendikdasmen,” ujar Menteri Mu`ti.

Permendagri tersebut, kata Menteri Mu’ti,  untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan, (alokasi anggaran) bersumber dari dana transfer ke daerah melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan.

Dalam kesempatan ini, Mendagri juga menyampaikan akan mendukung penuh SPMB.

“Kemendagri akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan SPMB di daerah, serta memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan lancar,” tutur Menteri Tito.

Sebelum mengakhiri, Mendagri memastikan kembali komitmen pihaknya untuk berperan aktif membantu daerah untuk mengimplementasikan SPMB, memastikan pemerataan akses pendidikan, serta mendukung pengawasan pelaksanaan kebijakan.

“Dukungan teknis dan pemantauan di tingkat daerah akan menjadi prioritas,” tegasnya.

Pewarta : Nicha R

16.4k Pengikut
Mengikuti