Hampir dipastikan tak ada produk hukum pemerintah yang bisa memuaskan semua golongan. Yang bisa dilakukan pembuat undang-undang, bagaimana caranya agar produk hukum itu minim kelemahan. Dengan cara, banyak mendengar aspirasi rakyatnya. Idealnya begitu.
Tapi yang terjadi pada revisi UU KPK, serta proses pembahasan hingga pengesahan UU Cipta Kerja terkesan sebaliknya. Pemerintah, didukung legislatif di pusat, menantang kritik dan saran rakyat. Bahkan saat pembahasan revisi UU KPK, semua fraksi di Senayan satu suara mengembosi lembaga anti-rasuah itu.
Untuk kasus UU Cipta Kerja, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat bersikap oposisi alias menolak. Kenapa? Karena ada kepentingan yang tak sejalan dengan fraksi-fraksi pro-pemerintah. Harapan mengubah sikap pemerintah dan DPR akhirnya tertuju pada mahasiswa, atau mungkin “kekuatan” tak kelihatan di media sosial.
Muncul lumayan lama lewat aksi di berbagai daerah, kini mulai mereda. Sepertinya kaum muda nan kritis itu, sepakat dengan pemerintah bahwa ajang pertarungan berikutnya di Mahkamah Konstitusi. Bukan terus mengelar aksi jalanan. Tak ada yang melarang mereka berubah sikap, sebab sebagian mahasiswa harus realistis bahwa kelak mereka harus terjun ke masyarakat.
Atau menjadi bagian sistem yang mereka benci sebelumnya. Masuk birokrasi atau malah mungkin jadi anggota partai politik. Seperti tokoh-tokoh yang mereka hujat saat menggelar aksi. Sebuah siklus yang terus berulang. (redaksi)
