Catatan: Rizal Effendi
SAYA bukan menulis tentang Pasha Ungu, penyanyi yang pernah menjadi wakil wali kota Palu. Tapi Syarif Fasha. Lengkapnya, Dr H Syarif Fasha, SE, ME. Dia adalah rekan saya, yang sekarang masih menjabat wali kota Jambi. Ketika saya meluncurkan buku “Saya Bukan Wali Kota Lagi,” Fasha bersama istri sempat datang ke Balikpapan. Kebetulan dia juga ada acara lain.
Fasha membuat kejutan, mengajukan permohonan pengunduran diri lebih awal dari berakhirnya masa bakti dia. Dia bersama 170 kepala daerah lainnya, akan mengakhiri masa tugasnya September dan November 2023 mendatang. Tapi pada 9 Mei lalu dia sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Gubernur Jambi untuk diteruskan ke Mendagri. Tembusannya kepada DPRD dan KPU Jambi.
Tentu saja pengunduran diri ini jadi viral dan heboh. Di saat sebagian orang mencoba mengulur-ngulur waktu, Fasha justru bersikap sebaliknya. “Saya mundur karena saya akan nyaleg ke DPR RI, jadi saya ajukan sebelum pendaftaran ke KPU,” katanya memberi alasan.
Saya tak mengira Fasha juga mendaftar lewat Partai Nasdem. Sama dengan saya. Jadi kami bertemu dalam acara Orientasi Caleg DPR RI Partai Nasdem, yang berlangsung tiga hari di Nasdem Tower dan Akademi Bela Negara.
“Alhamdulillah, kita bertemu dan berjuang bersama-sama lagi,” katanya bersemangat.
Tidak saja Pasha, juga ada dua mantan wali kota dari Sulawesi Utara nyaleg via Nasdem. Mereka adalah mantan wali kota Manado yang juga mantan ketua Apeksi, Dr Ir Vicky Lumentut serta mantan wali kota Bitung Maxmiliaan Jonas Lomban. Seperti istri saya, Bunda Arita, istri Lumentut, Julyeta PA Runtuwene juga nyaleg di DPRD Provinsi.
Dalam acara orientasi itu, semula Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh akan menyerahkan SK dan nomor urut setiap bacaleg. Tapi sampai acara berakhir, rencana itu diurungkan. Tapi Paloh memotivasi bacalegnya agar siap dalam sistem Pemilu apa pun.
Sejauh ini Mahkamah Konstitusi (MK) belum memutuskan apakah Pemilu tetap seperti sekarang, proporsional terbuka atau kembali tertutup. Kalau tertutup, maka masyarakat pemilih hanya mencoblos partai dan calon yang terpilih sesuai nomor urut dari satu sampai berikutnya. “Kita tidak peduli terbuka atau tertutup karena kita semua siap. Tapi kita memang tidak setuju tertutup,” kata Ketua Bappilu Prananda Paloh.
Tempo hari sejumlah pengurus Asosiasi Pemerintah Kota (Apeksi) ketika masih diketuai Wali Kota Tangerang Selatan Dr Hj Airin Rachmi Diany, janjian berjuang ke Senayan. Waktu itu saya dan Fasha sebagai wakil ketua.
Saya belum tahu apakah Airin jadi nyaleg? Tapi kemungkinan besar, dia yang sekarang adalah ketua Bidang Perempuan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) akan fokus maju sebagai calon gubernur Banten pada Pilkada 2024. Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto sepertinya sudah mengamini.
“Doain saya, mudah-mudahan jadi calon gubernur Banten,” katanya kepada wartawan beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Airin sempat juga disebut-sebut akan berpasangan dengan kader Nasdem Ahmad Sahroni sebagai calon gubernur DKI.
Wali Kota Bogor Dr Bima Arya Sugiarto juga akan berakhir masa jabatannya September nanti. Dia sekarang ketua Apeksi menggantikan Airin. Waktu Munas di Jakarta 2021, saya yang memimpin sidang pemilihan. Bima sempat bersaing dengan Syarif Fasha. Tapi akhirnya secara aklamasi Bima yang terpilih sebagai ketua Apeksi. Salah satu pertimbangannya adalah karena Bima yang berada di Bogor lebih dekat dengan Jakarta.
Belum diketahui arah politik Ketua DPP PAN ini. “Tapi saya siap jika partai mengarahkan saya menjadi kandidat gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 nanti,” kata Bima kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Ada dua wali kota angkatan saya yang sudah terpilih jadi gubernur. Dia adalah mantan wali kota Bandung Ridwan Kamil dan mantan wali kota Padang, Mahyeldi Ansharullah. Dia menjadi Gubernur Sumbar. Kamil berakhir tahun ini dan Mahyeldi berakhir 2024.
Satu lagi yang masih saya ingat dan akrab adalah Wali Kota Parepare Dr HM Taufan Pawe, SH, MH. Dia sering bersama-sama dalam berbagai forum Apeksi. Wawasannya luas terutama masalah hukum. Maklum dia adalah advokat dan konsultan hukum. Saya dengar dia juga mengincar kursi DPR RI Dapil Sulsel 2 melalui Partai Golkar.
Sedang Wali Kota Makasar Danny Pomanto baru berakhir 2024. Kabarnya dia juga mengincar kursi Gubernur Sulsel. Dia juga sering bersama-sama saya baik sebagai pengurus Apeksi maupun Akopsi. Begitu juga sahabat saya Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, sepertinya juga siap-siap bertarung di Pilgub Kalsel 2024.
ISRAN SEPTEMBER
Di Kaltim, tidak ada wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun ini. Tapi Gubernur Dr Isran Noor dan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) H Hamdam termasuk dari 170 kepala daerah yang purnatugas September 2023. Dari Kaltara, Wali Kota Tarakan dr Khairul yang segera berakhir.
Isran sepertinya lagi fokus melirik bursa Pilpres dan wapres. Kalau tidak, ada kemungkinan besar dia kembali bertarung di Pilgub Kaltim 2024. Hamdam juga siap-siap akan mempertahankan kursi bupati PPU 2024. Kabarnya, mantan bupati PPU (2008-2013) Andi Harahap bakal maju lagi. Tapi saya belum dengar rencana dr Khairul di Tarakan.
Wagub Kaltim Hadi Mulyadi, yang sekarang ketua Partai Gelora Kaltim sudah mengajukan diri menjadi caleg DPR RI lagi. Sepertinya dia jaga-jaga kalau nanti terjadi cerita lain dalam Pilgub 2024. Hadi sudah pernah menjadi wakil rakyat di Senayan melalui PKS.
Menurut Mendagri Tito Karnavian, Pemerintah akan menunjuk penjabat (Pj) kepala daerah guna mengisi jabatan yang kosong. “Para pejabat eselon I yang berminat menjadi Pj gubernur dan Eselon II berkeinginan menjadi Pj bupati atau wali kota, silakan mendaftar. Nanti kita tes,” tandasnya.
Banyak yang berharap Pj Gubernur Kaltim orang daerah. Tapi itu tidak gampang. Pejabat daerah yang eselon I hanya Sekprov Kaltim Dr Sri Wahyuni. Saya tidak tahu apakah Dr Ir HM Nurdin MT, orang Samarinda yang pernah menjadi dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi masih memungkinkan. Maklum tahun depan dia memasuki masa pensiun. Belakangan ini Nurdin sering mendampingi Isran.
Kaltim pernah pengalaman punya Pj Gubernur, ketika berakhirnya masa tugas Gubernur Drs Yurnalis Ngayoh. Mendagri menunjuk pejabat eselon 1 Kemendagri Drs Tarmizi Abdul Karim sebagai Pj Gubernur Kaltim selama 6 bulan tahun 2008.
Ada kemungkinan Mendagri kembali menunjuk Pj Gubernur Kaltim dari Jakarta. Maklum kedudukan Kaltim saat ini sangat strategis, terutama berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Jadi pasti dipilih “orang kepercayaan” Presiden Jokowi, yang memahami betul tentang Kaltim dan IKN. (*)
