SAMARINDA – Biar tekor asal kesohor. Demikianlah semboyan yang dipopulerkan menjelang perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII 2008 Kaltim. Ucapan dari seorang politikus Kaltim yang telah wafat itu terbukti. Empat belas tahun kemudian, fasilitas yang dibangun dengan biaya multitriliun rupiah itu meninggalkan tekor.
Kompleks Stadion Utama Kaltim contohnya. Fasilitas olahraga yang dibangun dari APBD Kaltim itu bak sebuah peradaban yang telah ditinggalkan. Padahal, stadion ini bertaraf internasional. Biaya pembangunannya saja mencapai Rp 800 miliar dengan kapasitas 38 ribu tempat duduk.
Nasibnya sekarang tidak jelas. Siapa saja yang keluar dari pintu tol Palaran dapat melihat terbengkalainya kompleks olahraga itu. Ketika kaltimkece.id jaringan mediakaltim.com, memasuki kompleks tersebut, beberapa sekuriti sedang berpatroli dengan sepeda motor matic. Sejumlah pedagang kaki lima berjualan di dekat bangunan utama. Warga yang sedang berolahraga jelang senja adalah pembelinya.
Kompleks Stadion Utama Kaltim memiliki luas 88 hektare dengan 10 venue. Beberapa gedung venue olahraga masih berdiri kokoh namun lusuh. Ada gedung bulutangkis, lapangan tenis, softball, panjat tebing, dan kolam renang. Di banyak titik ditemui pohon-pohon tumbang. Tiang lampu yang sebetulnya cantik saat menyala pada malam hari sebagian rusak. Rerumputan pun makin liar sehingga menutupi jalan.
kaltimkece.id menemui Gubernur Kaltim, Isran Noor, untuk mengetahui nasib fasilitas olahraga tersebut. Menurut Isran, Kompleks Stadion Utama Kaltim dan Kompleks Gelanggang Olah Raga Kadrie Oening (eks Stadion Madya Sempaja) memang tidak memiliki anggaran perawatan. Keadaan itu sudah terjadi sebelum dirinya menjabat hingga saat ini.
“Semuanya. Hampir di seluruh Indonesia, fasilitas infrastruktur olahraga setelah PON itu terbengkalai. Termasuk di Kaltim, Palembang, Pekanbaru. Saya tidak tahu yang di Jawa Barat dan nantinya di Papua,” terang Gubernur.
“Tapi, saya kira, itulah. Kita tidak mengantisipasi manfaat mengelola infrastruktur olahraga itu setelah selesai PON,” sambung Isran.
Pemprov disebut terus mencari jalan keluar. Ada opsi seperti bekerja sama dengan pihak lain untuk memanfaatkan fasilitas olahraga. Sudah ada yang berminat dan mengajukan permohonan. “Pihak TNI yang bermohon. Tempat itu dijadikan untuk latihan sepak bola dan olahraga yang lain,” terang Isran.
Sebelum dikerjasamakan, Gubernur melanjutkan, fasilitas tersebut perlu dibenahi. Sementara untuk perawatan, belum dianggarkan. Isran menekankan, pemprov masih mencari celah supaya anggaran bisa tersedia. “Kerja sama dengan masyarakat atau pihak lain itu terbuka. Termasuk Hotel Atlet di Sempaja. Sayang, ‘kan itu (jika terbengkalai),” terangnya.
Sementara itu, Kepala Penerangan Komando Resor Militer 091/Aji Surya Natakesuma, Mayor (Arh) Azrul Azis, melalui Wakil Sementara Kepala Penerangan, Letnan Dua Nur Kholis, belum mendengar informasi tersebut. “Saya belum dapat informasi,” singkat Letnan Dua Nur Kholis melalui WhatsApp ketika ditanya perihal kerja sama mengelola fasilitas eks-PON Kaltim.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kaltim, Agus Tianur, mengatakan, Kompleks Stadion Utama Kaltim dan Gelanggang Olah Raga Kadrie Oening sangat fungsional. Kegiatan yang berhubungan dengan olahraga rutin berjalan di sana. Baru-baru ini, katanya, ada kejuaraan basket menggunakan GOR Basket. Ada pula gelaran Piala Suratin.
“Bahkan jadwalnya sudah full sehingga harus bergantian menggunakannya seperti lapangan bulu tangkis di Sempaja. Kalau belakangan ini tak nampak (ada kegiatan), ya, karena pendemi,” terangnya.
Menurut Agus Tianur, bangunan yang sudah berusia pasti menderita kerusakan. Tapi hal itu tidak mengganggu fungsinya. “Yang rusak aksesorinya. Contohnya, asrama atlet (bukan Hotel Atlet) sekarang digunakan untuk isoter hampir 300 orang selama varian omicron. Tidak ada yang protes, mereka merasa nyaman,” jelasnya.
Mengenai Kompleks Stadion Utama Kaltim, Agus Tianur melanjutkan, hanya fasilitas outdoor yang terlihat tak terurus. Kompleks itu memang terlalu luas. Akan tetapi, bukannya tak digunakan lagi. Stadion sepak bola, contohnya, menjadi lokasi dua helatan Piala Gubernur.
“Kalau dulu, memang sampai tumbuh tanaman di kursi stadion tapi sudah kami bersihkan. Jadi, sudah tidak ada lagi. Itu gambar lama yang selalu dimunculkan,” ucapnya.
Agus Tianur menilai, Stadion Utama Kaltim memang tidak seramai fasilitas di Sempaja. Lokasinya jauh. Diperbaiki semewah apapun, terangnya, minat warga untuk datang di Palaran tidak sebanyak di Sempaja. Sementara itu, untuk memperbaiki dan merawat kompleks Stadion Utama Kaltim, perlu biaya tidak sedikit. Menurut perhitungan Dinas Pekerjaan Umum, bangunan senilai Rp 1 triliun memerlukan biaya perawatan Rp 100 miliar per tahun.
“Itu kalau kondisi normal. Sekarang bisa lebih mahal lagi. Sementara, kalau dirawat habis-habisan tapi tidak digunakan, bagaimana? Yang penting berfungsi dulu. Biaya perawatan ada tapi tidak bisa merehabilitasi semuanya,” jelasnya.
Ketua Komisi II Bidang Keuangan dan Perekonomian, DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, telah mendengar permasalahan ini sejak lama. DPRD bahkan telah memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. Komisi II meminta semua aset Pemprov Kaltim didata dan disertifikasi. Dengan demikian, aset tersebut terlacak dan termonitor.
“Untuk Gelanggang Olah Raga Kadrie Oening di Sempaja memang masih aktif dan terawat. Hanya Hotel Atlet yang tidak terurus. Sementara di Samarinda Seberang, Kompleks Stadion Utama Kaltim juga tak terurus. Kami pernah menyampaikan ini kepada BPKAD Kaltim,” jelasnya.
Mengenai wacana kerja sama untuk pengelolaan, Komisi II DPRD Kaltim meminta disampaikan terlebih dahulu. DPRD perlu mengetahui pola kerja sama sehingga tidak bermasalah di kemudian hari. Tentu, kata Nidya, DPRD menganggap lebih baik dikelola sendiri oleh Pemprov Kaltim.
“Stadion Utama Kaltim itu luar biasa megah tapi sekarang ini sudah, aduh, cukup memprihatinkan. Pemprov Kaltim harus segera bertindak,” pinta politikus Partai Golkar tersebut.
Nidya Listiyono mengusulkan, Kompleks Stadion Utama Kaltim dikelola menjadi tempat wisata atau tempat nongkrong. Dengan demikian, ada pendapatan asli daerah (PAD) dari pergerakan ekonomi sehingga memiliki dampak bagi warga.
“Jika kendalanya anggaran, ayo dianggarkan bersama. Pemprov Kaltim harus ajukan estimasi perawatan dan sebagainya. Tapi bukan hanya dianggarkan, perencanaan agar fasilitas itu bisa bermanfaat juga harus jelas,” ingatnya. (kk)
