SANGATTA – Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” pada Kamis (27/2/2025). Mereka menolak kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai dapat mengancam sektor pendidikan dan kesehatan di Kutai Timur.
Aksi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Kutai Timur ini diwarnai dengan orasi dan pembentangan spanduk. Para demonstran menilai kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah daerah berisiko mengurangi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang layak.
“Kami menolak kebijakan efisiensi anggaran yang tidak pro-rakyat! Jika anggaran pendidikan dan kesehatan dipangkas, bagaimana masa depan kami sebagai generasi muda? Bagaimana masyarakat kecil bisa mendapatkan layanan kesehatan yang memadai?” ujar Ketua GMNI Kutim, Deo Datus sebagai Jendlap, Kamis (27/2/2025).
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potongan anggaran yang berpotensi mengurangi alokasi dana untuk sektor pendidikan.
“Tentu anggaran di sektor pendidikan akan terpotong, dan dampaknya akan dirasakan oleh siswa dan mahasiswa, khususnya yang mendapat beasiswa. Beasiswa mereka akan terpotong, yang pastinya akan menyulitkan mereka,” tambahnya.
Selain itu, dalam aksi ini, mahasiswa juga menyampaikan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diimplementasikan di beberapa daerah. Menurut mereka, program MBG yang seharusnya memberikan manfaat bagi siswa justru menimbulkan dampak negatif.
“Kami menilai masuknya MBG di Kutai Timur tidak relevan. Sampai saat ini, MBG yang diterapkan di beberapa kabupaten/kota, tidak semua siswa mendapat manfaatnya,” tegas Deo.
Mereka juga menuntut transparansi penggunaan anggaran dan meminta pemerintah dan perwakilan rakyat DPRD Kutim untuk mencari solusi lain tanpa mengorbankan sektor yang sangat vital bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kutim Jimmi menanggapi aksi demonstrasi. Ia menyatakan sebagian besar tuntutan yang disampaikan mahasiswa sejalan dengan pembahasan yang telah dilakukan pihaknya di DPRD.
“Sebagian besar yang menjadi pembahasan kami sama dengan tuntutan mahasiswa. Mereka mengkhawatirkan masa depan mereka, terutama terkait efisiensi anggaran yang berpotensi mengganggu sektor pendidikan dan kesehatan,” ujar Jimmi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, aspirasi mahasiswa perlu dievaluasi lebih lanjut, karena memang ada kekhawatiran terkait dampak efisiensi anggaran yang berhubungan langsung dengan kedua sektor vital tersebut.
Jimmi juga menjelaskan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ada pedoman yang jelas dan tidak mencantumkan pengurangan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
“Pengurangan anggaran yang dilakukan tidak menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan,” tegas Jimmi.
Menurut Jimmi, pihaknya sangat memahami pentingnya kedua sektor tersebut bagi masa depan generasi Kutai Timur, dan akan terus memastikan bahwa anggaran untuk pendidikan dan kesehatan tetap terjaga dengan baik.
“Menurut pedoman yang kami pegang, dua sektor itu tak terganggu efesiensi anggaran,” tandasnya.
Pewarta : Ramlah Effendy
Editor : Nicha R
