TANJUNG REDEB – Persoalan tapal batas di Kabupaten Berau belum tuntas. Adanya laporan dan keluhan masyarakat terkait persoalan tersebut menarik perhatian Ketua DPRD Berau, Madri Pani.
Menurut Madri, pihak eksekutif harus menjadikan permasalahan itu sebagai hal yang harus diperhatikan dengan serius dan segera dituntaskan.
“Minimal punya target kapan tuntas, jangan hanya retorika saja,” tegasnya, Jumat (11/11/2022).
Madri mengatakan, saat ini banyak wilayah kampung yang belum memiliki titik terang penyelesaian tapal batal. Diharapkannya persoalan tersebut dapat segera tuntas.
“Dengan tujuan agar warga atau pemerintah kampung bisa dengan tenang mengelola atau menggarap lahan mereka,” jelasnya.
Selain persoalan lahan, kata dia, jika persoalan tapal batas tertangani, pemerintah kampung dapat dengan leluasa membuat program kerja pada wilayah yang berbatasan dengan kampung lain.
“Persoalan ini sudah ada sejak belasan tahun lalu. Namun sampai sekarang belum sepenuhnya tuntas. Saya minta OPD terkait bisa segera mengatasi masalah ini,” bebernya.
Lanjut Madri, ada banyak keluhan warga terkait dengan tapal batas itu. Dijelaskan Madri, ada kekhawatiran pergeseran wilayah masyarakat akibat belum tuntasnya penetapan tapal batas kampung.
“Warga dan pemerintahan kampung meminta ada pekerjaan yang dilakukan dengan hasil nyata, jadi ada progresnya, sampai dimana progresnya, nah itu sampaikan, jangan cuma bilang sedang proses saja,” ungkapnya.
Mantan Kepala Kampung Gurimbang itu menilai, OPD terkait tidak memiliki target untuk menyelesaikan batas wilayah itu. Sebab dari tahun ke tahun, bahasa yang dilontarkan hanyalah sebatas sedang proses, tanpa adanya kejelasan yang pasti.
”Jangan digantunglah, kalau memang belum ada dana ya kita anggarkan bersama,” sambungnya.
Jika memang ada pengajuan anggaran legislatif siap memperjuangkan dan menyetujui ajuan permohonan anggaran tersebut. Sebab menurutnya, penyelesaian tapal batas itu dinilai cukup urgen untuk segera diselesaikan. Ada banyak kepentingan masyarakat dan administrasi pemerintahan kampung.
“Kalau masalah anggaran kita siap, jadi tidak ada lagi alasan tidak tuntas karena anggaran, jadi jangan tahun ini ada masalah, tahun depan ada lagi soal tapal batas,” ucapnya.
Madri menegaskan, tapal batas jadi penentu kebijakan dan kelancaran berjalannya program kampung. Termasuk kepentingan antar warga dengan warga kampung berbatasan.
“Tidak tuntasnya penyelesaian tapal batas bisa menimbulkan riak dan konflik antar warga perbatasan. Terlebih jika ada potensi besar pada lahan perbatasan,” tandasnya. (Dez/Adv)
