JAKARTA – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merespons kritikan terhadap rencana memakai orang asing dalam mengawasi pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Dalam acara Launching Prototype Battery Asset Management Services (BAMS) IBC, Senin (12/6/2023), Luhut mencontohkan bagaimana Indonesia dalam melakukan lompatan teknologi di bidang kendaraan listrik berkat belajar dari pemerintah China.
“Kita melakukan leap frog (lompatan) aja, kita belajar dari Tiongkok dia dulu tertatih-tatih selama 20 tahun, kita dalam setahun bisa melakukan leap frog,” kata Luhut.
Menurutnya hal ini sama dengan bagaimana Indonesia dapat mempelajari ilmu atau teknologi baru dengan mempekerjakan tenaga asing dalam pengawasan pembangunan IKN. Dengan begitu tenaga kerja dalam negeri dapat menerima transfer ilmu dari luar.
“Jadi kita belajar dari mana saja, sepanjang itu tadi untuk kepentingan nasional kita nggak usah ragu-ragu,” tegas Luhut.
“Kita kadang-kadang ini munafik, saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire (perkerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita nggak bisa?’ emang nggak bisa,” tegas Luhut.
Menurutnya, jauh lebih baik bila Indonesia dapat mempekerjakan tenaga asing yang lebih ahli dalam melakukan pembangunan. Namun dalam prosesnya, turut disertakan tenaga kerja dalam negeri agar tercipta transfer teknologi/pengetahuan.
“Kualitasnya kadang masih rada miring-miring. Kita pake aja dulu dia (tenaga asing) nanti sambil jalan kita masukin orang Indonesia lagi, seperti yang kejadian di industri-industri integrity kita,” jelasnya.
Luhut berpendapat sesungguhnya kualitas tenaga kerja dalam negeri sudah cukup baik. Namun bila ada hal yang belum bisa dilakukan, maka tenaga kerja dalam negeri dirasa harus belajar dari tenaga-tenaga ahli yang lebih mumpuni.
“Kita gak perlu malu, jangan kita jadi inferior bahwa kita gak bisa. Tapi kalau kita memang gak bisa, belajar! Berapa lama, mungkin enam bulan, mungkin setahun sehingga dengan demikian kualitas bangunan kita jauh bermutu,” tandas Luhut.
Sebagai informasi, sebelumnya Luhut sempat dikritik karena ingin menggunakan tenaga kerja asing dalam pengawasan pembangunan IKN. Salah satunya kritik itu dilayangkan oleh Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono. Menurutnya hal itu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli dalam negeri.
“Terlalu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli bangsa sendiri, apabila pengawasan pembangunan IKN menggunakan tenaga ahli asing (bule) seperti yang disampaikan Pak Luhut Menko Marvest,” kata Nusyirwan dalam sebuah keterangan. (*/dtc)
