SAMARINDA – Gas LPG 3 kg menjadi komoditi yang diincar masyarakat saat gas elpiji non subsidi mengalami kenaikan harga. Padahal peruntukan tabung gas melon tersebut hanya untuk masyarakat tidak mampu.
Direktur Utama PT Pertamina Wicke Widyawati di Jakarta bahkan menyebut LPG 3 kg digunakan oleh 93 persen penduduk Indonesia. Hal itu kemudian menyebabkan di banyak daerah harga tabung gas melon menjadi mahal dan terkadang sulit dicari.
Menanggapinya, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim HM Yadi Robyan Noor mengajak masyarakat Kaltim tidak menyalahi kebijakan pusat.
“Artinya, subsidi harus dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerima,” kata Roby, Jumat (8/4/2022).
Roby menjelaskan, pemerintah mengatur tabung gas melon bersubsidi itu sejatinya diperuntukkan bagi rumah tangga
miskin dan pelaku usaha mikro. Untuk Kaltim sendiri, Roby memastikan stok LPG 3 kg tersedia.
“Yang pasti, kuota selalu lebih. Harapan kita masyarakat yang berhak saja yang membeli. Yang tidak berhak jangan beli gas bersubsidi ‘lah. Estimasi stok cukup tersedia hingga 20 hari ke depan. Kami siap operasi pasar bila ada daerah yang defisit berat,” tambah Roby.
Dikabarkan pemerintah akan segera mengambil langkah untuk mengubah skema penyaluran subsidi LPG 3 kg menjadi berbasis target penerima. Subsidi tidak akan lagi diberikan kepada komoditi/barang, tetapi langsung ke target penerima. Dimana target penerima akan disesuaikan dengan Data Terpadu Sosial Kesejahteraan (DTSK) dari seluruh Indonesia.
Pemerintah telah melakukan kajian bahwa penyaluran subsidi LPG 3 kg kurang tepat sasaran, karena masih banyak warga mampu ikut berburu gas bersubsidi, akibat disparitas harga dengan tabung gas nonsubsidi yang sangat jauh.
Subsidi BBM dan LPG tahun ini berkisar Rp 77,5 triliun. Sehingga penyaluran gas 3 kg harus tepat sasaran melihat besarnya angka subsidi oleh pemerintah. (eky/adv)
