Empat anak Lena hanya satu dari sekian banyak murid yang tidak memiliki telepon genggam untuk belajar. Murid-murid seperti ini, kata Kepala Dinas Pendidikan Samarinda, Asli Nuryadin, masuk kategori terbawah dari empat lapisan peserta sekolah daring yang telah dipetakan. Lapisan pertama adalah golongan mampu yang memiliki fasilitas telepon pintar, komputer jinjing, tablet, serta jaringan internet yang memadai. Lapisan kedua terdiri dari kelompok yang memiliki gawai namun terkendala jaringan dan paket data internet. Ketiga adalah lapisan dengan orangtua hanya memiliki gawai terbatas namun tidak cukup digunakan karena anaknya lebih dari satu.
“Kategori keempat yaitu super darurat. Tidak punya gawai dan paket data sama sekali,” kata Asli, Selasa 28 Juli 2020. “Jumlah (kategori super darurat) ini hanya lima persen dari seluruh murid di Samarinda.”
Untuk lapisan super darurat, Disdik menawarkan sejumlah jalan keluar. Murid bisa menumpang kepada rekan atau tetangga yang memiliki gawai. Jatah pulsa harian bisa dikoordinasikan ke sekolah. Atau, jika tak memungkinkan, sekolah bisa menugaskan guru kelas mendatangi atau berkumpul di suatu tempat untuk belajar. Dengan catatan, maksimal lima siswa dan patuh terhadap protokol Covid-19.
Situasi seperti ini juga dicermati Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yakub. Menurutnya, meskipun kewenangan SD dan SMP ada di kabupaten/kota, Pemprov Kaltim harus terlibat merumuskan pola alokasi subsidi untuk meringankan beban peserta didik. Namun demikian, politikus Partai Persatuan Pembangunan ini melihat kondisi perekonomian yang lesu ditambah realokasi anggaran penanganan Covid-19. Subsidi seperti itu termasuk berat dan memiliki banyak tantangan di tingkat pelaksanaan. (*/kk/red2)
