SANGATTA – Lima Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kutai Timur (Kutim) dinyatan positif menggunakan narkoba. Hal ini terungkap usai Badan Narkotika Kabupaten (BNK) bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Kutim menggelar tes urine terhadap pegawai pemerintahan.
Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengatakani, tes urine bagi pegawai adalah kewajiban. Ia tak ingin ASN yang melayani masyarakat ternyata orang-orang yang menggunakan narkoba. “Tes ini akan terus berlanjut. Kita tidak ingin pegawai kita yang merupakan bagian pelayanan justru menggunakan narkoba. Ini jelas akan mempengaruhi kinerja mereka,” jelasnya, Senin (20/12/2021).
Saat pelaksanaan tes urine, Kasmidi berharap seluruh pegawai tak ada yang terindikasi. Namun, ternyata ada 5 pegawai yang hasil tesnya terindikasi positif mengkonsumsi narkoba. Pemkab katanya, tak memberi sanksi ataupun pemberhentian. Melainkan akan dilakukan rehabilitasi. Mereka katanya, akan ditangani kepolisian untuk mendapat pendampingan.
Pegawai yang menggunakan narkoba tetapi berani menjalankan tes urine menurutnya, itu suatu keberanian. Memberanikan diri ikut tes urine. “Itu dilakukan dengan kesadaran, jadi tidak perlu kita sanksi, paling tidak kita rehabilitasi,” ujarnya.
Sanksi tak diberikan katanya, karena ia ingin memberikan kesempatan kepada pegawai untuk berubah. Kecuali ketika pegawai itu kembali kedapatan menggunakan narkoba di luar lingkup pemerintah. Itu katanya, risiko personal masing-masing. “I tu bukan ranah kita lagi tapi proses hukum yang berjalan,” paparnya.
Ia berharap seluruh pegawai, baik yang masih berstatus TK2D maupun ASN untuk menjauhi barang haram itu. Menurutnya, banyak hal yang dirugikan bagi si pengguna, baik terhadap diri sendiri, juga berpengaruh kepada pelayanan untuk masyarakat. “Pengguna narkoba pasti akan merusak sistem syaraf dan jaringan, kemudian pola kerjanya pastu nanti tidak benar,” tutupnya. (ref)
