PENAJAM – Sekira 60 peserta diberikan sosialisasi lanjutan terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Diharapkan dari kegiatan ini, peserta dari beberapa forum perlindungan anak serta perempuan dapat menjadi agen yang lebih aktif dalam kampanye.
Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim, khususnya PPU sedang hangat. Beberapa kasus seperti asusila pada pelajar oleh oknum guru, bullying berujung pemukulan dan lainnya, baru-baru ini terjadi.
Maka dari itu, lewat kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU berharap tindak itu dapat diminimalisasi.
“Persoalan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu persoalan penting yang tidak dapat dipandang satu hal yang biasa-biasa saja dimanapun itu, termasuk di PPU,” ungkap Sekretaris DP3AP2KB, Siti Aminah, Selasa (11/10/2022).
Adapun tujuan kegiatan ini untuk membantu kewenangan daerah dalam mencapai prioritas pembangunan nasional. Yakni menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk TPPO.
“Proses pelayanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal dikarenakan masih terkendala dalam pelayanan terutama pengalokasiaan dana,” jelas dia
Walau begitu, hal ini tetap menjadi kewajiban sesuai dengan Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal meningkatkan cakupan dan kualitas layanan perlindungan perempuan dan upaya perlindungan perempuan dan anak. Serta merupakan bagian dari integral target pembangunan nasional yang sangat penting.
Adapun 60 peserta masing-masing terdiri dari perwakilan OPD, guru dan pelajar di berbagai sekolah menengah atas (SMA) PPU. Secara garis besar, yang disampaikan adalah tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Pematerinya di antaranya Ketua Himpunan Psikologi (Himpsi) Kaltim, Dwita Salverry. Kemudian materi lainnya tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), oleh Anita Megawati.
Lewat kegiatan ini, Plt Bupati PPU Hamdam Pongrewa berharap ke depan tiap stakeholder di PPU dapat bersama-sama membagi ruang. Agar bisa memberikan dukungan terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak di PPU.
“Sehingga diharapkan persoalan ini dapat dicegah sedini mungkin. Saat ini memang kita akui kegiatan-kegiatan semacam ini masih kurang dilaksanakan khususnya di PPU. Oleh karenanya diharapkan melalui stakeholder terkait agar sering-sering untuk melaksanakan kegiatan semacam ini,” jelasnya.
Berkenaan dengan permasalahan tersebut, lanjutnya, juga dipandang perlu bergandengan tangan bersama-sama dari berbagai pihak. Mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan lembaga pemerintah di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
“Terima kasih kepada seluruh narasumber, fasilitator, peserta.
Saya berharap ke seluruh peserta yang mengikuti kegiatan dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh hingga akhir kegiatan. Apa yang disampaikan oleh narasumber juga diharapkan dapat dipahami dengan baik,” tutup Hamdam. (sbk)