Bank Rakyat Indonesia cabang Tenggarong, Kutai Kartanegara, buka suara soal dana bantuan sosial senilai Rp 3,4 miliar belum disalurkan sampai batas waktu habis. Uang tersebut belum disalurkan karena disebut terdapat sejumlah kendala. Dua di antaranya masalah geografis dan jaringan internet.
“Sebetulnya, penyaluran bantuan itu berjalan maksimal. Tapi, kami tidak bisa menghindari kendala teknis di lapangan,” kata Asisten Manager Mikro Bank BRI cabang Tenggarong, Tatak Ewo Mujiono, kepada kaltimkece.id jaringan mediakaltim.com, Kamis, 6 Januari 2021. Saat diwawancari, ia baru selesai rapat di kantor Dinas Sosial Kukar.
Salah satu kendalanya, sambung dia, adanya calon penerima bantuan yang telah meninggal dunia. Hal ini membuat datanya menjadi tidak valid. Selain itu, soal status ekonomi calon penerima disebut ada yang berubah dari layak menerima bantuan menjadi tidak layak karena taraf ekonominya meningkat. Kemudian, BRI mengaku, memiliki keterbatasan tenaga penyalur bantuan.
Kondisi geografis Kukar disebut sebagai penghambat berikutnya. Luas Kukar yang begitu besar membuat masyarakat di pelosok kesulitan mengambil uang bantuan yang telah dikirim ke rekeningnya. Kemudian soal BRILink. BRILink adalah agen dari BRI yang dapat melayani transaksi perbankan. Sejumlah warga desa dapat mengambil bantuan sosial melalui BRILink. Masalahnya, tidak semua desa di Kukar ada BRILink karena tidak memiliki jaringan internet. Mengingat, BRILink dapat beroperasi di daerah yang memiliki jaringan internet.
“Dengan kondisi seperti itu, permasalahannya bukan dari bank penyalur atau Dinsos,” jelas Tatak. Untuk mengatasi masalah ini, sambungnya, BRI bakal bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menyalurkan bantuan, baik bantuan uang tunai maupun sembako.
Belum tersalurkannya bantuan tersebut diketahui saat Pemkab Kukar mengadakan rapat evaluasi bersama petugas BRI pada Selasa, 4 Januari 2022. Saat itu, Bupati Kukar, Edi Damansyah, mengungkapkan, BRI belum menyalurkan bansos senilai Rp 3,4 miliar kepada 15.671 penerima manfaat di Kukar. Padahal, target penyaluran bantuannya sampai akhir Desember 2021.
Kepala Dinsos Kukar, Hamly, menambahkan, kendala lain yang membuat bantuan tersebut belum disalurkan karena ada calon penerima yang belum mengetahui syarat menerima bantuan. Dia berjanji, sosialisasi syarat tersebut ditingkatkan sehingga masalah bisa diatasi.
“Kami sudah bertemu langsung dengan BRI untuk membangun komunikasi, yang selama ini menjadi kendala. Koordinasi ini untuk memperbaiki semuanya,” kata Hamly.
Dia menyebutkan, ada dua program bantuan yang bakal diterima warga. Pertama, program keluarga harapan dengan nilai bantuan sebesar Rp 300 juta namun belum disalurkan. Kedua,bantuan warga terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Calon penerima bantuan kedua ini sekitar 15.671 orang. “Total dana bantuannya, itu Rp 3.134.397.000 yang belum didistribusikan,” sebut Hamly.
Dalam pertemuan kedua dengan BRI pada Kamis itu, terang Hamly, disepakati adanya waktu tambahan untuk penyaluran semua bantuan tersebut yakni dari 6–15 Januari 2022. Dia memastikan, semua bantuan tuntas disalurkan paling lambat pekan depan.
“Ini masalah bersama, bukan masalah BRI saja, Dinsos juga. Semoga, tak terulang di kemudian hari,” tutup Hamly. (kk)