SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan (Dapil) Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser merasa kecewa dengan sikap Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
DPRD Kaltim memiliki tujuh anggota dari Dapil PPU-Paser, yaitu Baharuddin Muin, H Andi Harahap, H Amiruddin, Herliana Yanti, Yenni Eviliana, H Andi Faisal Assegah, dan Sukmawati. Mereka mengaku tidak pernah mendapatkan informasi dan keterlibatan dalam pembangunan ibu kota baru di PPU.
Baharuddin Muin, salah satu anggota DPRD Kaltim dari Dapil PPU-Paser mengungkapkan para legislator dapil PPU-Paser tak pernah tahu apa rencana dan perkembangan program di IKN. Padahal menurutnya, ada keterlibatan DPRD Kaltim pada pembangunan Nusantara.
“Kami belum pernah diundang atau diberi tahu oleh Otorita IKN tentang apa yang mereka lakukan di PPU, termasuk rencana dan program mereka untuk masyarakat setempat,” ujar Baharuddin Muin.
Politisi Gerindra ini menambahkan, ketidaktahuan ini membuat mereka kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konstituen (masyarakat) yang ingin tahu tentang perkembangan ibu kota baru.
“Tidak bisa memberi penjelasan apa-apa, karena kami sendiri tidak tahu apa-apa. Ini sangat merugikan Otorita IKN dan kami sebagai wakil rakyat,” kata Baharuddin Muin.
Sehinga ia berharap, Pj Gubernur Kaltim dapat membantu mereka untuk bertemu dengan pejabat Otorita IKN, agar dapat mengetahui secara langsung apa yang sedang dan akan dilakukan oleh Otorita IKN di PPU.
“Kami ingin tahu bagaimana Otorita IKN memperhatikan dan memberdayakan masyarakat lokal, khususnya di PPU, yang menjadi lokasi utama ibu kota baru,” pungkasnya.(Eky/Adv/DPRDKaltim)
