PENAJAM – Plt Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam Pongrewa mengambil sumpah tiga pejabat baru di posisi strategis untuk tidak korupsi, Senin (5/9/2022). Hal itu diungkapkan demi kemajuan pembangunan di Benuo Taka dengan lebih baik dan bersih.
Hamdam memimpin jalannya prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah 3 pengisi jabatan tinggi pratama di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU. Ketiganya yaitu, Tohar yang definitif menjadi sekretaris kabupaten (sekkab) PPU. Kemudian Ahmad Usman yang sebelumnya duduk di posisi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan mengisi Asisten III Bidang Administrasi Umum.
Yang ketiga, Riviana Noor menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setelah sebelumnya menjadi Plt. Dia meninggalkan posisi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkim) PPU.
“Pelantikan yang digelar saat ini sesungguhnya mengandung makna yang sangat dalam. Jika diibaratkan kendaraan, maka semua perangkat yang telah terpasang, mesin yang prima, tentu juga membutuhkan pengemudi yang andal sehingga kendaraan tersebut dapat berakselerasi dengan cepat,” ujar Hamdam.
Menurutnya, perpindahan pejabat ini salah satu upaya agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Memilih pejabat yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, memiliki kompetensi untuk dapat menggerakkan roda organisasi sesuai rencana pembangunan.
“Oleh karenanya, kepada pejabat yang baru saja dilantik saya ingatkan bahwa dalam sumpah yang dibacakan, pejabat pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik dan juga kita semua menyatakan kesediaan untuk menjadi pejabat yang bersih, bebas dari korupsi, dan segala bentuk penyimpangan,“ ungkapnya.
Momen pelantikan ini bagi Hamdam juga sebagai media introspeksi atas apa yang telah dicapai PPU hingga saat ini. Mengingat berbagai kontribusi bagi masyarakat PPU yang masih taat memberikan pajak mereka untuk kebutuhan bersama.
“Karenanya mulailah kembali meniatkan diri untuk lebih bekerja keras, bekerja cerdas dan secara ikhlas untuk mewujudkan harapan masyarakat PPU tentang birokrasi yang bersih, birokrasi yang memasyarakat, birokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” jelas Hamdam.
Seperti diketahui, dua di antara posisi kosong itu terjadi karena pejabat sebelumnya terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama dengan Bupati PPU nonaktif Abdul Gafur Mas’ud (AGM) Januari lalu. Yaitu Muliadi sebagai Plt Sekkab PPU dan Edi Hasmoro sebagai kepala Dinas PUPR. Sementara untuk posisi Asisten III yang diisi Surodal kosong karena sakit berkepanjangan.
Patut diketahui pula, Tohar sejak awal masa kepemimpinan sempat menjabat sebagai Sekkab yang kemudian dibebastugaskan pada Juli 2020 oleh AGM. Tohar kembali dipanggil Hamdam yang naik sebagai Plt Bupati PPU pasca AGM ditahan, sebagai Pj Sekkab PPU. Setelah masa perpanjangan dua kali, Tohar kemudian menjadi Plh. (sbk)
