BALIKPAPAN – Puluhan massa yang menamakan diri sebagai Aliansi Balikpapan Bergerak Maju (BBM) menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Balikpapan, Kamis (8/9/2022) sore. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Koordinator aksi, Hendra mengatakan, kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM sangat berdampak buruk bagi masyarakat, khususnya bagi msyarakat kecil.
“Dampak utamanya adalah meningkatnya harga bahan pokok di pasaran, menurunnya daya beli masyarakat kecil dan berpengaruh pada sektor-sektor lainya juga,” ujarnya disela-sela aksi.
Mereka juga meminta Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan menyatakan sikap penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat ini. “Jika tak ada sikap tegas dari eksekutif maupun legislative, aksi akan terus berlanjut,” jelas Hendra.
Di sisi lain demonstran juga mendesak pemerintah untuk memberantas mafia migas, merevisi Perpres Nomor 69 Tahun 2021, serta membuat payung hukum tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM.
Kemudian, menuntut Presiden dan DPR RI untuk mengevaluasi BPH Migas karena dinilai gagal menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM.
Selanjutnya, mendesak pemerintah agar berdaulat dalam pengambilan sikap untuk pengelolaan minyak di Indonesia. Mendesak Presiden untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Sayangnya aksi ini tak mendapat respons dari DPRD dan Pemkot Balikpapan. Tak satu pun pejabat ada yang menemui massa ini. Bahkan terlihat di lapangan jika kantor DPRD dan Pemkot Balikpapan dikelilingi kawat berduri dan dijaga sejumlah polisi. (Bom)
