SANGATTA – Tarif baru harga Polymerase Chain Reaction (PCR) sehargaRp 300 ribu resmi berlaku di Kutai Timur. Harga ini jauh dari sebelumnya yang dikisaran Rp 2 juta kemudian turun jadi Rp 700 ribu dan kini Rp 300 ribu.
PCR belakangan ini memang menjadi salah satu syarat wajib seseorang yang ingin melakukan perjalanan transportasi udara. Meski sudah menjalani vaksinasi, namun seseorang harus tetap melakukan test PCR. Harga yang sempat fantastis ini menjadi sorotan.
Beberapa hari lalu Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan keputusan nomor 02.02/01/3843/2021 tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR. Di lembar kedua pada poin a tertulis untuk pemeriksaan RT-PCR di Pulau Jawa-Bali sebesar Rp 275 ribu, sedangkan pada poin b tertulis Rp 300 ribu untuk pulau Kalimantan.
Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Bahrani Hasanal mengatakan rasa syukurnya, lantaran dengan adanya surat tersebut tidak ada lagi oknum nakal, atau sengaja mempermainkan harga test PCR.
“Iya sudah Rp 300 ribu sekarang, kalau kemarin-kemarin ada yang Rp 700 ribu, Rp 900 ribu sampai Rp 2 juta, kalau tidak salah itu,” ujar Bahrani, Senin (1/11/2021).
Bahrani juga menambahkan, jika beberapa tempat yang sudah men-stock alat test PCR sebelum penetapan harga, harus menyesuaikan surat edaran tersebut. Meski harga pembelian test PCR melampaui Rp 300 sebelum keluarnya surat Kemenkes.
“Kalau misalkan RS mendapatkan harga di atas Rp 300 sebelum keluarnya surat itu, dan misal biasa dia mentarifkan Rp 500, nah mulai hari ini harus Rp 300 meski stock yang kemarin masih ada (tarif PCR) harus Rp 300 ribu,” bebernya.
Disebutkan, saat ini dua lokasi layanan tes di Sangatta setuju
menetapkan harga tes PCR sebesar Rp 300 ribu. Namun, untuk beberapa tempat lain, Bahrani belum bisa memastikan.
Terkait ketersediaan sendiri, saat ini Kutim hanya memiliki dua tempat test PCR yang mengeluarkan hasil tepat dan cepat, yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga dan Tirta Klinik. “Beberapa tempat lain harus mengirimkan tes ke pusat atau Kota Samarinda,” tutup Bahrani. (Ref/ADV)
