JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo),Kutai Barat melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen-PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta.
Kunjungan ini bertujuan untuk membahas percepatan pelayanan telekomunikasi di daerah blank spot yang masih terdapat di Kabupaten Kutai Barat provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (26/8/2024).
Rombongan Diskominfo Kutai Barat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kubar, Rustam didampingi oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (APTIKA) Budi Eka Prasetya, serta sejumlah pejabat lainnya. Mereka disambut oleh Iskandar, Ketua Tim Infrastruktur Ditjen PPI, beserta jajaran timnya di Gedung Ravindo Tower, Kebon Sirih Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Rustam memaparkan kondisi telekomunikasi di Kutai Barat yang masih menghadapi tantangan besar.
“Kabupaten Kutai Barat dengan luas wilayah 20.384,6 km² dan jumlah penduduk 177.007 jiwa masih memiliki 51 kampung dengan kondisi jaringan telekomunikasi yang lemah, serta 23 kampung yang masih masuk kategori blank spot,” ungkap Rustam.
Sementara itu Kepala Bidang APTIKA, Budi Eka Prasetya, menambahkan bahwa koordinasi dengan operator telekomunikasi masih menjadi kendala.
“Kami sudah berkirim surat ke beberapa operator, namun respons yang kami terima belum memadai. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang merata di Kutai Barat,” jelas Budi.
Iskandar selaku Ketua Tim Infrastruktur dari Ditjen PPI, menjelaskan bahwa selain pentingnya koordinasi yang intensif, diperlukan juga kriteria penilaian yang lebih jelas terhadap operator seluler.
“Kami memahami tantangan yang dihadapi Kutai Barat. Namun, penting untuk mengidentifikasi dengan tepat daerah-daerah yang memerlukan prioritas pembangunan infrastruktur telekomunikasi,” jelas Iskandar.
Selain itu, lanjut Iskandar, kriteria penilaian terhadap operator seluler perlu diperjelas, termasuk kemampuan mereka dalam melayani daerah-daerah yang sulit dijangkau.
“Kami juga akan membantu memfasilitasi komunikasi dengan para operator untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dalam pembangunan infrastruktur,” ujar Iskandar.
Diskusi ini diharapkan dapat membuka jalan bagi percepatan penyediaan layanan telekomunikasi di daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau, terutama di wilayah Kutai Barat yang masih mengalami kendala aksesibilitas jaringan. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat optimis dengan dukungan dari Ditjen PPI, masalah ini akan segera teratasi.
Pewarta : Ichal
Editor : Nicha R
