TENGGARONG– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) akhirnya dilibatkan dalam pengelolaan arus lalu lintas di Sungai Mahakam. Tepatnya, di bawah Jembatan Martadipura yang berada di Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun.
Pelibatan ini terutama dalam hal aktivitas pandu-tunda kapal, yang melintas di bawah jembatan terpanjang di Kukar ini. Dengan begitu bisa mengurangi, atau memastikan Jembatan Martadipura tidak “tersenggol” kapal ponton yang melewati kolong jembatan. Seperti diberitakan, sepanjang 2022 saja, sudah 4 kali badan jembatan disenggol kapal.
Paling parah, tumpukan konveyor tersangkut lebih dari 7 jam pada April lalu. Akibatnya struktur bagian bawah jembatan yang menghubungkan Kota Bangun – Kembang Janggut – Tabang itu, rusak.
Kini, Pemkab Kukar dilibatkan, dengan menunjuk PT Tunggang Parangan Kukar untuk ikut mengelola pelayaran di bawah Jembatan Martadipura. Aktivitas pandu-tunda mulai dikelola akhir Agustus ini, dengan sistem bagi hasil bersama Pelindo, dibawah kendali Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Sangat berpotensi, karena ratusan kapal setiap hari lewat. Ya ada tarifnya yang ditentukan Pelindo dan KSOP, kita bagi hasil, sesuai kesepakatan,” ujar Dirut PT Tunggang Parangan Kukar, Awang Muhammad Luthfi pada mediakaltim.com, Kamis (18/8/2022).
“Akhir bulan ini (aktivitas pandu-tunda) berjalan penuh,” sambungnya.
Luthfi menjelaskan pula, untuk aktivitas pandu-tunda di bawah Jembatan Kartanegara, sudah berjalan sejak akhir 2021. Dengan potensi masuk ke kas daerah sekitar Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar per bulan, dengan bagi hasil sebesar 20 persen, dari keuntungan bersih.
Keterlibatan PT Tunggang Parangan Kukar dinilai merupakan langkah baik oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah. Sehingga Kukar selaku yang memiliki wilayah bisa mendapat kontribusi, berupa pemasukan ke PAD cukup besar, karena aktivitas lalu lalang kapal di bawah jembatan tergolong ramai.
“Potensinya besar, termasuk menghindari insiden tertabrak yang kerap terjadi di Jembatan Martadipura,” ujar Edi Damansyah.
“Meski bukan kewenangan Pemkab Kukar, tapi kita menghargai dengan dilibatkan (pengelolaan pandu-tunda) melalui BUMD,” tutup Edi. (afi)
