TENGGARONG – Sebanyak Rp 42 miliar bakal dikucurkan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai upaya penanggulangan inflasi yang mengancam akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono.
Dana tersebut disisihkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar dua persen. Selanjutnya dikonversikan menjadi program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Itu (anggaran) yang akan coba dioptimalkan untuk menanggulangi dampak dari kenaikan BBM yang berbuntut inflasi,” ujar Sunggono saat dikonfirmasi, Kamis (8/9/2022).
Di antaranya menyasar pelaku UMKM, para nelayan, kegiatan yang berhubungan dengan sektor perhubungan seperti, ojek online (ojol) dan ojek offline atau pengkolan. Karena berdasarkan fakta di lapangan, nelayan kini susah melaut, dampak sulitnya mendapatkan dan naiknya harga BBM bersubsidi.
Dengan melaksanakan salah satu program sederhana, misalnya dibidang perikanan. Karena bahan bakar naik, nelayan menjadi susah melaut. Mulai berkonsultasi dengan Pertamina apakah ada subsidi ongkos angkut BBM ke nelayan atau ada selisih harga yang bisa dibayarkan oleh nelayan.
Perlahan memang harga-harga barang kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Bahkan pantauan di lapangan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok mulai terjadi sepekan sebelum kenaikan. Hingga keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi diumumkan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif Sabtu 3 September 2022. (afi)
