BALIKPAPAN– Guna meningkatkan kualitas pelayanan TB dan meningkatkan laporan hasil pengobatan, bentuk upaya percepatan eliminasi TBC tahun 2030 ditentukan pada kontribusi dan kolaborasi multipihak.
Hal ini dilaksanakan dalam Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Public Private Mix (PPM) di Hotel Grand Senyiur Klandasan Ulu, Balikpapan belum lama ini.
Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur (Kaltim) Dr Jaya Mualimin menyampaikan, dalam penguatan jejaring pelayanan harus melibatkan fasyankes pemerintah maupun swasta (Publik-private Mix/PPM).
“Dengan ini pertemuan monitoring dan evaluasi Public Private Mix (PPM) tingkat Provinsi Kaltim secara resmi dibuka,” Ungkap Kadis Dinkes Kaltim Dr Jaya Mualimin.
Sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 menyebutkan bahwa setiap dalam fasyankes wajib terlibat didalam jejaring pelayanan TBC atau jejaring PPM untuk memberikan diagnosis dan pengobatan TBC sesuai standar serta wajib melakukan pencatatan dan pelaporan untuk semua kasus TBC yang ditemukan atau diobati fasyankes masing-masing.
“Penguatan jejaring District-based Public Private Mix (DPPM) TB, di mana merupakan jejaring layanan TB antara fasilitas layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta di suatu Kabupaten/Kota,” katanya.
Lebih lanjut, upaya fasyankes dalam keterlibatan penanggulangan TB, tentunya membutuhkan dukungan dari Dinas Kesehatan, Fasyankes, Organisasi Profesi, ataupun komunitas yang menjadi mitra TB.
“Terutama Organisasi Profesi (KOPI TB/DPPM) yang menjadi salah satu komponen dari jejaring PPM, yang diharapkan dapat mendorong seluruh sejawatnya untuk mendukung program penanggulangan TB dengan notifikasi kasus TB melalui sistem informasi nasional dan menatalaksana kasus TB sesuai standar,” tutupnya. (adv)
Pewarta : Nita
Editor : Nicha Ratnasari
