TANJUNG REDEB – Debat publik Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Berau untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sukses dilaksanakan. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau enggan menyebutkan berapa total anggaran yang dikeluarkan untuk agenda tersebut.
Menanggapi hal itu, Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi mengatakan bahwa KPU Berau seharusnya dapat memberikan informasi kepada publik terkait nilai anggaran yang dikeluarkan pada pelaksanaan debat tersebut.
“Harusnya itu bisa diakses oleh publik terkait berapa total anggarannya. Anggaran KPU pusat, provinsi maupun daerah itu bisa diakses,” ujar Purwadi, Senin (18/11/2024).
Menurutnya, jika KPU enggan memberikan informasi terkait nilai anggaran untuk debat publik tersebut maka hal itu dapat diperdebatkan dengan Komisi Informasi Publik (KIP).
Disebutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh siapapun.
“Kalau ditutupi akan memancing pihak-pihak pemeriksaan ke sana. Karena selama ini kan reasoning mereka jika debat dilaksanakan di daerah akan memakan anggaran yang lebih mahal,” ucapnya.
“Dalam konteks ekonomi, lebih mahal itu harus terukur nilainya. Jadi tidak bisa hanya sekadar bicara, karena bukan persepsi mahal itu. Harus terukur,” sambungnya.
Selain itu, berdasarkan informasi yang ia dapat, bahwa daya serap anggaran KPU, khususnya KPU yang ada di daerah Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki daya serap anggaran yang rendah. Apalagi, tahapan pelaksanaan pilkada hampir selesai.
“Saya sempat dengar bocoran katanya semua KPU di daerah Kaltim daya serapnya lebih rendah. Daya serap dari anggaran yang mereka miliki paling belum ada yang mencapai 60 persen,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Berau, Budi Harianto, enggan membeberkan nilai anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan tahapan debat publik Pilkada Berau 2024 tersebut.
KPU Berau beralasan bahwa, saat ini mereka sedang memasuki tahapan debat, sehingga konsentrasi para komisioner lebih difokuskan pada pelaksanaan debat tersebut.
“Kalau soal distribusi anggaran, jangan dulu lah ya, biar fokus dulu di pelaksanaan tahapan ini,” kata Budi.
Dirinya mengaku bahwa saat ini belum menerima laporan lengkap dari stafnya mengenai total anggaran yang dikeluarkan oleh KPU Berau.
Namun, Budi mengungkapkan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk debat publik tersebut lebih besar dibandingkan dengan anggaran sosialisasi pilkada. (srn/dez)
Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan
