TANJUNG REDEB – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengadakan sosialisasi dengan jajaran DPRD Berau. Para anggota legislatif pun diminta lebih ketat dalam melakukan pengawasan realisasi anggaran.
Ketua DPRD Berau, Madri Pani saat ditemui sejumlah awak media mengatakan, sebagai lembaga legislatif pihaknya memang berfungsi melakukan pengawasan. “Sudah menjadi kewajiban kami untuk menjalankan apa yang diminta KPK. Apalagi besaran APBD kita besar, maka harus jadi perhatian khusus,” ungkapnya, Kamis (30/3/2023).
Dia membeberkan, KPK menyinggung proyek pembangunan yang menelan anggaran hingga Rp 6 triliun. Hal itu ditegaskan Madri harus dikawal ketat, dengan tujuan mencegah adanya proyek besar mangkrak.
“Itu merupakan peringatan dari KPK yang disampaikan kepada kami. Anggaran untuk pembangunan cukup besar, maka harus sesuai dengan yang ditetapkan dan harus selesai tepat waktu,” tegasnya.
Politikus Nasional Demokrat (NasDem) itu mengharapkan, adanya beberapa proyek yang mangkrak hingga bertahun-tahun lamanya jangan sampai terulang kembali. Apalagi jika tidak ada kejelasan mengenai kelanjutannya.
Kendati demikian, berdasarkan penelitian dari KPK, Berau sangat jauh dari 11 kabupaten/kota yang ada di Kaltim, dalam hal realisasi anggaran. Ini sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu adanya kontrol pemerintah daerah. “Jangan sampai anggaran daerah kita yang besar menjadi sia-sia. Jadi harus benar-benar dianggarkan, untuk kepentingan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (dez/adv)
