SAMARINDA – Pemerintah tengah menggencarkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi desa. Namun, muncul pertanyaan di kalangan pemerhati desa, apakah keberadaan koperasi ini akan tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah lebih dulu ada?
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur, Puguh Harjanto, menegaskan keberadaan Kopdes Merah Putih tidak akan menggantikan atau menyaingi BUMDes, melainkan menjadi skema ekonomi tambahan yang bisa berkolaborasi.
“Koperasi ini bukan pusat, tetapi nantinya akan dikembangkan di setiap desa. Hubungannya dengan BUMDes masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam aspek pengelolaan usaha dan peran masing-masing,” ujar Puguh.
Salah satu tantangan utama dalam implementasi Kopdes Merah Putih adalah bagaimana skema ini bisa berjalan selaras dengan BUMDes tanpa menciptakan persaingan usaha yang justru merugikan desa.
Koperasi ini nantinya akan berfokus pada pengelolaan rantai pasok sembako, hasil pertanian, obat-obatan, serta fasilitas distribusi. Sementara BUMDes selama ini telah banyak bergerak di sektor layanan publik dan usaha berbasis komunitas.
Terkait petunjuk teknis Kopdes Merah Putih, Pemprov Kaltim masih menunggu arahan dari kementerian Desa
“Kami ingin memastikan koperasi ini bisa menjadi pelengkap, bukan pesaing, bagi BUMDes,” tegasnya.
Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R
