SAMARINDA – Sejak berdiri pada 2011, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Ketenagalistrikan Kaltim terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih minim. Hingga 2020, kontribusi terhadap PAD baru berkisar Rp 10 miliar. Padahal penyertaan modal daerah untuk pendirian perusda ini sebesar Rp 126 miliar.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang saat Komisi II DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Ketenagalistrikan Kaltim, Selasa (18/1/2022). Kontribusi terhadap PAD yang minim menjadi sorotan Komisi II DPRD Kaltim.
“Kami melihat ini (kontribusi terhadap PAD, Red.) belum maksimal, tadi kita bedah lagi, ini mempengaruhi kerja sama PT ketenagalistrikan dengan pihak ketiga yaitu PT Cahaya Fajar Kaltim.” tegasnya.
PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK) kata Veridana, dibentuk sebagai usaha bersama PT Keternagalistrikan dan Pemprov Kaltim. Saat ini terjadi perbedaan saham yang sangat menonjol sehingga PT Kelistrikan menguasai kurang lebih 73 persen sementara Pemprov 17 persen. Hal ini mempengaruhi pembagian deviden. Padahal menurut Veridiana saat pembentukan Pemprov menyertakan modal lebih besar.
“Kita (Pemprov Kaltim) menyetor Rp 90 miliar dan mereka hanya Rp 25 miliar pada saat pembangunan awal. Masa sih kita cuma dapat 17 persen. Sementara pembentukan awalnya justru kita yang lebih besar (modal),” jelasnya.
Komisi II akan meminta pimpinan DPRD Kaltim bersurat ke gubernur untuk melakukan appraisal terhadap nilai saham atau neraca baru.”Jadi kita ingin ketegasan gubernur, kalau memang serius PT Ketenagalistrikan ini menjadi bagian dari BUMD yang khusus mencari pendapatan bagi daerah, ya segera dibenahi,” terangnya.
Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan Kaltim tersebut meminta PT Kelistrikan berimprovisasi dengan program yang mereka susun supaya bisa memenuhi kebutuhan listrik daerah-daerah lain yang belum mendapat aliran listrik.
Sementara Dirut PT Ketenagalistrikan Kaltim Supiansyah mengatakan, setoran ke Pemprov Kaltim tahun 2021 sebesar Rp 1,8 miliar. Target mereka untuk 2022 sebesar Rp 1,4 miliar atau 30 persen dari total target laba kotor mereka Rp 4,7 miliar. Penurunan target ini katanya, disebabkan melambungnya harga batu-bara yang mempengaruhi operasional mereka.
“Karena harga batu bara naik sulit untuk pemenuhan operasional. Mudahan bisa lebih lah, itu belum termasuk pengembangan usaha lain seperti supply spare part, instalasi sebagai usaha penunjang,” terangnya.
Terkait rencana bisnis untuk menyambut ibu kota negara (IKN) Supiansyah mengaku akan mengincar pengembangan energi terbarukan dan instalasi. Hanya saja saat ini pihaknya belum menemukan “pintu” bisnisnya dan masih mencari investor.
“IKN tetap nyasar instalasi, kami harus bisa ke pengembangan energi terbarukan. Yang paling mungkin sekarang tenaga surya. Belum ada pendekatan dengan investor, tapi kami mempersiapkan meski belum tau pelaksanaannya. Kami masih diminta fokus ke daerah tertinggal,” jelasnya.
Saat ini katanya ada 215 desa yang belum teraliri listrik di Kaltim. Desa tersebut berada di Kabupaten Kutai Barat, Mahakam Ulu dan Berau. Ia mengaku kendala yang dihadapi untuk menuntaskan permasalahan listrik tersebut adalah kebutuhan modal.
“Kendalanya kita perlu modal, kalau tidak ada kita cari investor. Modal sejak berdiri itu cuma Rp 126 miliar yang semuanya ke PLTU. Sementara dari mitra aja dulu sambil juga berupaya mengajukan untuk minta (ke Pemprov) yang besarannya tergantung nilai proyeknya,” ucapnya. (eky)
