PENAJAM – Terbentuknya Komisi Irigasi Penajam Paser Utara (PPU) diharapkan mampu untuk mendukung infrastruktur pengairan sektor pertanian daerah. Salah satu yang perlu dilakukan ialah mendorong dilanjutkannya kembali proyek Bendung Telake yang tertunda.
Pemkab PPU baru saja mengukuhkan Sekretariat Komisi Irigasi PPU, serta Sosialisasi dan Pembentukan Komisi Irigasi PPU. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 17 tahun 2015 tentang Komisi Irigasi, Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda melalui PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA akan memfasilitasi pembentukan/pengaktifan kembali Komisi Irigasi kabupaten/kota.
Adapun Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapleitbang) PPU Fatmawati terpilih sebagai Ketua Komisi Irigasi PPU.
Plh Sekkab PPU Tohar mengungkapkan bahwa PPU memiliki pertanian lahan basah dengan luasannya sekira 14 ribu hektare terletak di 4 kecamatan yakni Babulu, Sepaku, Waru dan Penajam. Yang mana kawasan iyu menjadi unggulan daerah potensial sisi pangan.
“Yang menjadi persoalan PPU adalah belum hadirnya daya dukung teknis pertanian. Agar petani yang ada di PPU mampu hadirkan beberapa objek yang bisa mendorong bagian pertanian kita agar mendapat nilai plus di bidang pertanian,” ungkapnya, Sabtu, (3/9/2022).
Daya dukung teknis pertanian itu ialah infrastuktur air seperti bendung air dan jalur irigasi yang ideal. Yang mana itu perlu ada dukungan pula dari Pemprov Kaltim bahkan Pemerintah Pusat.
“Keberadaan sumber daya air yang ada saat ini kiranya perlu dihadirkan kembali khususnya yang berada di wilayah hulu seperti Bendung Telake. Harus bisa disuarakan dan dihidupkan kembali guna peningkatan hasil pangan dan daya dukung pertanian,” sebut Tohar.
Untuk diketahui, penerima manfaat pembangunan Bendung Telake itu tak hanya ada di Kabupaten Paser. Namun sebagian besar justru ada di PPU. Rencana pembangunan yang digaungkan sejak lama itu sebenarnya pada 2020 lalu hendak dilanjutkan. Namun berhenti usai penetapan lokasi, dan ditunda pada 2021.
Tidak hanya itu, Tohar menjelaskan dukungan yang perlu menjadi tugas Komisi Irigasi termasuk mendukung peningkatan dan pemeliharaan sejumlah bendung dan irigasi yang berada di beberapa wilayah. Agar keberadaannya dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.
“Komisi ini harus mampu memberikan sumbangsih utamanya dalam mendukung infrastruktur air di Kabupaten PPU. Karena persoalan air di sektor pertanian memerlukan perhatian dan kerjasama oleh semua pihak khususnya bagi teknis terkait,” jelasnya.
Sementara itu, Kasi Operasi dan Perencanaan Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWS) IV Samarinda Riz Anugerah menuturkan untuk menjamin daya guna air irigasi, produktivitas harus mengutamakan sistem jaringan irigasi dan pola pengembangan tata guna air. Karena keterpaduan pengelolaan sistem irigasi sehingga terwujud kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
“Semoga apa yang kita lakukan saat ini dengan pengukuhan sekretariat, sosialisasi dan pembentukan Komisi Irigasi PPU, ini setidaknya dapat memberikan kontribusi yang nyata, terhadap pengelolaan tata guna air,” pungkasnya. (sbk)
