BONTANG – Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Diskaner) Bontang angkat bicara soal absennya mereka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Bontang dan PT Panglima Siaga Bangsa, Senin (26/10/2020) lalu.
Dalam klarifikasinya, Kepala Disnaker Bontang, Ahmad Aznem mengatakan, hal tersebut terjadi karena adanya miskomunikasi di internal mereka. Sejatinya, surat undangan tersebut sudah masuk sejak Jumat (23/10/2020) lalu dan telah di disposisi ke Kabid Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja, Usman HM.
Namun karena Usman yang saat ini juga sebagai Plt Camat Bontang Selatan dan di saat yang bersamaan harus berkantor di kantor kecamatan, sehingga undangan tersebut didelegasian ke Kasi Penempatan dan Bimbingan Jabatan, Lili Wasmuji.
Namun saat Senin pagi, tetangga dari Lili ada yang meninggal dunia. Karena ikut membantu tetangganya yang sedang kondisi berduka cita, sehingga dirinya pun lupa untuk menghadiri RDP tersebut.
Di sisi lain kata Aznem, Bidang Hubungan Industrial (HI) Disnaker, di waktu yang bersamaan juga sedang memfasilitasi masalah antara PT SOS HRPRO dengan PT Samator Gas dalam rangka menindaklanjuti masukan dari anggota Komisi I DPRD Bontang, Muhammad Irfan. Sementara dirinya bersama Kabid HI Syaifullah, sedang melakukan dinas ke Disnaker Balikpapan untuk bertukar fikiran terkait pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Pengupahan Daerah.
“Atas kejadian ini saya selaku komandan menyampaikan permohonan maaf kepada ketua dan seluruh anggota DPRD yang terhormat. Tidak ada maksud kami untuk tidak menghadiri. Apalagi disebut sampai menghina lembaga DPRD. Ini murni kelalaian sebagai manusia biasa,” terangnya Selasa (27/10/2020).
Aznem menyebut, Komisi I adalah mitra kerja mereka. Sehingga, tidak mungkin Pemkot dan OPD bisa mengelola pemerintahan tanpa adanya DPRD. Bahkan sejauh ini, Disnaker sangat serius dalam menangani segala keluhan masyarakat baik yang dimediasi oleh mereka, maupun yang difasilitasi DPRD. Dan sebagai evaluasi mereka, Aznem juga telah menegur bawahannya agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
Terkait masalah antara PT Panglima Siaga Bangsa dan karyawannya, Aznem menyebut hal tersebut sudah dimediasi dan diselesaikan oleh mereka. Sehingga masalah tersebut kini dinilai sudah klir. “Termasuk intimidasi yang dilakukan ke karyawannya kini juga sudah dicabut,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, akibat absennya Disnaker dan PT Panglima Siaga Bangsa dalam (RDP) Senin kemarin. Komisi I akhirnya melakukan rapat dengan kursi kosong. Hal ini membuat Komisi I kecewa dan menyebut bahwa Disnaker telah mencoreng dan menciderai kelembagaan DPRD.
Agenda dalam RDP tersebut adalah ingin mengklarifikasi terkait tenaga sekuriti di lingkungan PC VI PKT. Pasalnya, Komisi I mendapati laporan dari beberapa karyawan bahwa pembayaran kesejahteraan mereka tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hingga adanya intimidasi kepada karyawan jika mereka berani melaporkan hal ini ke DPRD Bontang ataupun LSM. (bms)
