PENAJAM– Plt Bupati PPU Hamdam Pongrewa merespons keluhan pegawainya, yang keberatan menyumbang bendera merah putih dengan alasan kondisi ekonomi.
Menurut Hamdam, mau tidaknya seorang ASN menyumbang selembar bendera merah putih, bisa menjadi tolok ukur tinggi rendahnya rasa nasionalisme pegawai di Pemkab PPU.
Namun hal itu tidak menjadi persoalan baginya. Lagi pula, edaran yang dikeluarkannya hanya bersifat imbauan tanpa adanya unsur pemaksaan.
“Kita cuma mengimbau saja, jika mereka merasa keberatan tidak apa-apa juga. Kita memahami itu, kalau bendera merah-putih dibandingkan dengan hak insentif mereka, ya tidak apa-apa juga,” ujarnya.
Selain itu, ia juga memandang para pegawai yang membandingkan antara kondisi keuangan daerah dan peringatan hari kemerdekaan RI itu justru tidak relevan. “Artinya kita juga bisa mengukur seberapa tinggi rasa nasionalisme para ASN ini. Jangan selalu persoalan yang bukan kita sengaja, lalu sering dijadikan bargaining untuk sesuatu yang tidak seimbang bobotnya,” bebernya.
Hamdam kemudian juga menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah berupaya untuk membayarkan tunggakan insentif Januari-Agustus 2022 dalam waktu dekat. “Masa bendera selembar saja dibandingkan dengan persoalan insentif. Itukan nanti dibayarkan semua, tidak mungkin tidak dibayarkan. Nanti dibayarkan, ini sedang berproses,” tutupnya.
Seperti diberitakan, edaran permohonan sumbangan bendera dinilai tidak memperhatikan kondisi para pegawai. Salah satunya ialah hak tunjangan kinerja (tukin) PNS sepanjang 2022 berjalan ini yang masih menunggak. (sbk)
