SAMARINDA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kaltim bakal menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) serentak di 10 kabupaten/kota di Kaltim, Kamis 31 Maret 2022, di Hotel Platinum, Balikpapan. Rencananya, Muscab serentak tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderasisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron.
Ketua DPD Demokrat Kaltim, Irwan, mengatakan, Muscab merupakan ajang konsolidasi untuk mengokohkan Demokrat Kaltim menjelang Pemilu 2024.
“Harapan saya pasca Muscab nanti seluruh kader Demokrat di Kaltim bisa bersama kuat bersatu bangkit untuk berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan demokrasi dan harapan rakyat Kaltim,” tegasnya.
Sementara Ketua Panitia Muscab, Andi Andis M mengatakan, tahapan Muscab sejatinya dimulai sejak, Rabu (30/3/2022), dengan agenda verifikasi faktual administrasi peserta pemilik suara. Selanjutnya keesokan harinya (Kamis), Muscab secara resmi akan dibuka dengan agenda sidang pleno.
Tahapan verifikasi ini untuk menentukan keabsahan pemilik suara terhadap arah dukungannya. Sementara, pada sidang pleno yakni untuk menentukan bakal calon ketua masing-masing DPC menjadi calon.
Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Kaltim ini mengaku, konsolidasi merupakan suatu hal yang penting dalam tubuh Partai Demokrat di Kaltim. Terlebih, pasca-regenerasi kepemimpinan menghadapi momentum politik 2024.
“Sehingga agenda muscab ini benar-benar dilakukan dengan serius serta objektif dalam prosesnya,” ungkapnya.
Siapapun yang nantinya terpilih sebagai Ketua DPC, lanjut Andis, pastinya akan digenjot untuk menghidupkan mesin partai hingga tingkatan anak ranting. Menurutnya, hal tersebut memang bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin.
“Iya, saya ‘kan masih muda. Sehingga saya pastikan, saya akan aktif keliling menyambangi kabupaten/kota untuk memastikan hal tersebut berjalan di track-nya sesuai komando ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur,” tegas Andis.
Sehingga, bagi Ketua DPC yang sulit mengikuti ritme ini, akan dievaluasi berkala oleh Ketua DPD guna dilakukan pengambilan kebijakan. Kemungkinan yang terberat adalah pergantian Ketua DPC melalui mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART.
“Memang harus begitu. Kita ini partai politik. Mau menang harus kerja keras, jangan Ketua DPC merasa aman karena prestasi individu. Kita ini organisasi, kebesaran Demokrat adalah tolok ukur keberhasilan, bukan kebesaran diri masing masing,” paparnya.
Diketahui, sesuai AD/ART secara jelas disebutkan untuk menjadi calon ketua, hanya perlu memenuhi 20 persen dari pemegang suara hak sah.
Andis menjelaskan, setiap dukungan yang diserahkan kepada bakal calon ketua DPC sejatinya hanya untuk memenuhi persyaratan menjadi calon ketua.
“Tim lima DPP yang memiliki hak mutlak untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua selanjutnya, dengan melakukan fit and proper test para calon nantinya,” terangnya.
Tim lima tersebut terdiri dari Ketum, Sekjen dan BPOKK DPP. Juga Ketua dan Sekretaris DPD. Mereka ‘lah yang nantinya akan melakukan fit and proper test.
“Saringan yang dilakukan dari bakal calon menjadi calon itu hanya tiket saja untuk dapat mengikuti fit and proper test,” tandasnya.
Landasan ini berdasarkan atas perubahan yang dilakukan pada Kogres 2020 lalu. Pada pergelaran Muscab minimal kandidat harus memiliki minimal 20 persen dukungan. Sehingga Muscab tidak langsung menentukan ketua terpilih, melainkan hanya untuk merekomendasikan kepada Tim Lima DPP untuk melakukan fit and proper test dan memutuskannya.(eky)