BONTANG – Tak masuknya tol Samarinda-Bontang dalam daftar Proyek Strategi Nasional (PSN) yang berujung penundaan pembangunan jalur bebas hambatan tersebut, mendapat sorotan tajam dari wakil rakyat di DPRD Kota Bontang.
Bahkan tak hanya jalan tol, batalnya pembangunan kilang Bontang juga sangat disayangkan wakil rakyat. Sebab kedua pembangunan itu sudah sangat dinantikan masyarakat sejak lama.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina mengatakan, pihaknya sudah kerap kali memohon kepada pemerintah pusat maupun provinsi, agar bisa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan tol tersebut. Namun berujung dengan penghapusan proyek tersebut dari PSN. Begitu pula dengan kilang Bontang.
“Ini sangat menyakitkan. Informasi ini sangat pahit bagi kami warga Bontang,” sesalnya.
Akibat dari kejadian ini, kata dia, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) langsung bergerak melayangkan protes kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Pemerintah Pusat. Pihaknya pun mendukung dan mengapresiasi langkah itu. Bahkan ikut menyuarakan.
Harapannya, para pemangku kepentingan di pusat bisa mengembalikan perencanaan itu untuk direalisasikan di Kota Bontang. “Karena ini tidak hanya untuk negara. Namun untuk kepentingan ekonomi masyarakat juga,” tandasnya.
Diketahui, jalan tol Samarinda-Bontang direncanakan dibangun sepanjang 94 km dengan nilai investasi Rp 10,700 triliun. Skema pembiayaannya berbentuk kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Rencana pembangunannya sempat terkendala dengan trase yang masuk ke kawasan hutan lindung dan pemukiman warga. Panjang jalan tol yang masuk kawasan hutan lindung mencapai 17 kilometer. Lokasinya di utara Kota Bontang.
Jalan Tol Samarinda-Bontang direncanakan terdiri dari empat seksi. Seksi I (Ruas Palaran-Bandara APT Pranoto) dengan panjang 23,5 kilometer, Seksi II (Ruas Bandara APT Pranoto-Sambera sepanjang 24 kilometer, Seksi III (Ruas Sambera-Marangkayu) sepanjang 22,5 kilometer, dan Seksi IV (Ruas Marangkayu-Bontang) sepanjang 24 kilometer. Meski pembangunan tol dihapus dari PSN, namun proyek tersebut tetap ada dan masuk dalam rencana umum tahun 2025-2029. (adv/mk)
