BONTANG – Mutasi perdana pejabat oleh pasangan Basri Rase-Najirah pasca dilantik sebagai wali kota dan wakil wali Kota (wawali) Bontang, telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Namun, saat ini tercatat masih ada sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memiliki pimpinan.
OPD yang belum memiliki pimpinan yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian (DKP3), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK), Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian (DPKPP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, dan posisi direktur RSUD Taman Husada Bontang.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menyebut, seharusnya hal itu tidak sampai terjadi. Bahkan politisi Golkar itu menyayangkan adanya pembatalan lelang jabatan melalui seleksi JPT pratama yang dilakukan tahun lalu. Yang mana, tiga besar nama dari beberapa OPD sudah keluar hasilnya.
“Tidak semestinya diputus karena ini kan pemborosan sebab menggunakan APBD,” ucapnya.
Kendati demikian, pihaknya mengembalikan ke Pemkot karena hal itu kebijakan yang diputuskan wali kota. DPRD, kata Andi Faiz, hanya bisa mendorong agar jabatan kepala-kepala OPD itu bisa secepatnya terisi dengan pejabat yang definitif.
“Tentu yang definitif dengan yang plt (pelaksana tugas) akan lebih efektif yang definitif terkait program dan pertanggungjwaban anggaran,” tutupnya. (bms/adv)