TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani menolak kebijakan penyesuaian atau kenaikan tarif air yang akan diberlakukan Perumda Batiwakkal. Apapun alasan kenaikan tarif air katanya, sangat tidak tepat untuk saat ini. Pasalnya, di tengah gejolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) banyak masyarakat yang semakin sengsara.
“Naiknya harga BBM juga memicu kenaikan harga bahan pokok. Seharusnya pemerintah daerah memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka memiliki daya beli,” ungkapnya kepada Mediakaltim.com, Senin (26/9/2022).
Saat ini, pemerintah pusat telah mengeluarkan PMK nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib mengatasi dampak inflasi. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menganggarkan dua persen dari dana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi.
“Jadi itu sudah jelas. Pemerintah daerah harus memberikan subsidi kepada masyarakat. Baik itu bantuan sosial, subsidi transportasi, maupun kegiatan yang sifatnya mampu menciptakan lapangan kerja,” tuturnya.
Politisi partai NasDem itu menilai, saat ini pihak Perumda Batiwakkal tidak memiliki sense of crisis. Bahkan, kata dia, terkesan semaunya sendiri. “Kalau Perumda Batiwakkal merugi, yang perlu ditelisik adalah biaya operasionalnya,” bebernya.
Dia mengingatkan, untuk mengatasi persoalan itu, Perumda Batiwakkal harus memangkas biaya yang tidak perlu, seperti biaya iklan. “Itu kan tidak perlu. Pelanggan akan datang dengan sendirinya ke kantor PDAM untuk meminta pelayanan,” ucapnya.
“Lalu, biaya perjalanan keluar daerah seperlunya saja, karena direktur maupun dewan pengawas melaporkannya ke KPM (Kuasa Pemilik Modal) atau Bupati, bukan ke pemerintah pusat,” sambungnya.
Kendati demikian, mantan Kepala Kampung Gurimbang itu menegaskan pihak Perumda Batiwakkal untuk melakukan efisiensi dalam manajemen operasional. “Intinya jangan bikin masyarakat semakin menjerit ditengah kenaikan harga BBM saat ini,” tandasnya. (Dez)
