BALIKPAPAN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur mengajak para pemilih aktif untuk ikut serta mewujudkan kesuksesan pemilu serentak tahun 2024 dan menjadikan pesta demokrasi tersebut menjadi pemilu yang demokratis.
“Mewujudkan pemilu serentak tahun 2024 yang demokratis bukanlah tugas individu, melainkan tugas kita bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.” kata Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus saat membuka sosialisasi indeks demokrasi Indonesia (IDI) 2023 di Balikpapan, Rabu (9/8/2023).
Agus mengungkapkan membangun dan mempertahankan sistem demokrasi yang kuat dan terpercaya merupakan kunci keberhasilan pemilu serentak tahun 2024 yang demokratis.
“Ada agenda besar yang dilaksanakan pada tahun 2024, yakni pemilu Presiden dan Wapres, Dewan Perwakilan Daerah serta anggota dewan mulai pusat hingga kabupaten dan kota, dan selain itu juga akan dilaksanakan pemilu kepala daerah,” kata Agus.
Pemilu penting bagi suatu negara untuk menentukan arah masa depannya. Oleh karena itu, pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting untuk diwujudkan. Pemilu serentak tahun 2024 di Indonesia akan menjadi ajang pemilihan untuk menentukan masa depan negara ini.
Maka, dalam menjalankan tugas kebangsaan, kita semua harus berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan pemilu serentak tahun 2024 yang demokratis dengan memastikan suara rakyat dihargai dan dipertimbangkan dengan baik. Sebab keberhasilan pemilu serentak tahun 2024 yang demokratis akan berkontribusi pada masa depan Indonesia yang lebih baik.
Adapun (IDI) dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas Pemilu. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap peningkatan indeks demokrasi Indonesia.
Sebaliknya, ketidakadilan dalam pemilu, pelanggaran hak-hak pemilih, serta ketidaktransparanan dalam penghitungan suara dapat menyebabkan penurunan IDI. Oleh karena itu, katanya, untuk mewujudkan pemilu serentak tahun 2024 yang demokratis menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan IDI.
Metode baru IDI melibatkan aspek ekonomi politik dengan terbagi menjadi 3 aspek dan 22 indikator. Ketiga aspek tersebut mencakup kebebasan (7 indikator), kesetaraan (7 Indikator), dan kapasitas lembaga demokrasi (8 indikator).
Lebih mendalam, kegiatan pun dirangkai dalam sesi pemaparan oleh dua narasumber kompeten yakni Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana dan Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Budiman.
Semakin menyemarakkan acara, Kesbangpol Kaltim pun turut membagikan sejumlah bendera Merah Putih kepada para peserta yang berasal dari perwakilan DPW dan DPC berbagai partai politik di Kaltim dalam rangkaian melaksanakan gerakan 10 juta Bendera Merah Putih memeriahkan HUT RI ke-78. (Ant/MK)
Pewarta : Arumanto
Editor : Indra Gultom
