PENAJAM – Petani dan nelayan di Penajam Paser Utara (PPU) masih sering kesulitan mendapat BBM bersubsidi. Kondisi ini bahkan terjadi jauh sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi.
Hal ini lantas dikeluhkan langsung ke Pemkab PPU. Bersama dengan kelompok mahasiswa, kelompok nelayan dan kelompok tani menuntut solusi dari Plt Bupati PPU Hamdam Pongrewa.
Nurhasanah selaku perwakilan nelayan sepanjang Pesisir Tanjung Jumlai mengeluhkan jadwal penerimaan BBM bersubsidi ke wilayahnya yang sering lambat. Hal ini berakibat pada waktu melaut yang ikut tertunda.
Adapun mekanisme pendistribusian BBM bersubsidi pada nelayan dilakukan oleh pengelola. Dengan tambahan harga bio solar ditambah ongkos transportasi per liter sebesar Rp 1.000.
“Biaya tambahan ini tidak terlalu jadi masalah, yang menjadi persoalan adalah jadwal pendistribusian ke Pejala yang tak pasti kadang 3 hari sekali kadang lebih. Yang paling tak wajar menurut kami adalah, ketika kita mengorder BBM, pihak pengelola harus mengumpulkan dana terlebih dahulu dari para nelayan, sehingga terjadi keterlambatan datangnya tangki BBM ke tempat kami. Padahal jika BBM sudah ada, otomatis nelayan akan mengambil sesuai keperluan. Prinsipnya ada uang ada barang,” ungkapnya.
Lain lagi yang diungkapkan Riduan, perwakilan nelayan dari Kelurahan Tanjung Tengah.
Riduan menjelaskan, saat ini Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN) hanya ada di Desa Api-Api. Membuat nelayan Pejala dan sekitarnya kesulitan jika harus mengambil BBM ke sana, lantaran jaraknya cukup jauh sehingga harus memakan biaya lagi.
“Kami ingin bentuk pengelola agar dapat mengambil BBM secara kolektif namun tak direkomendasi pengelola di sana. Untuk itu kami berharap manajemen pengelola yang ada harus dievaluasi,” tandasnya.
Hal senada diungkap Suryanto, salah satu anggota Gapoktan dari Kecamatan Babulu. Ia menjelaskan, Kecamatan Babulu disebut-sebut sebagai lumbung pangan daerah, yang mana petani setempat dari mengolah lahan hingga panen hampir semua menggunakan alsintan, seperti hand tractor, traktor dan lainnya.
“Semua menggunakan BBM. Namun ironisnya rata-rata BBM di sana peredarannya dikuasai oleh semacam mafia, ini yang jadi kendalanya. Untuk itu kami minta agar ada tangki BBM yang datang menyalurkan BBM bersubsidi agar pendistribusiannya tepat sasaran,” pinta Suryanto.
Menanggapi itu, Plt Bupati PPU Hamdam berpendapat BBM bersubsidi memberatkan pemerintah karena pendistribusiannya sering tidak tepat sasaran.
“Kita sudah sering menyampaikan komplain ke Pertamina, sehingga hasilnya Pertamina memberikan kuota yang cukup bahkan lebih terhadap kesediaan BBM yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Ia juga mengamini jika ada dugaan”mafia” itu bila menyesuaikan dengan keterangan penyediaan kapasitas BBM bersubsidi telah sesuai perhitungan. “Sejumlah orang juga mengambil kesempatan, membuat harga BBM diluar ketentuan untuk meraup keuntungan,” imbuhnya.
Oleh karena itu, ia akan memastikan akan segera mencarikan solusinya. Melihat pada faktanya di lapangan petani dan nelayan yang masih kesulitan, maka disimpulkan bahwa pengelolaan manajemen distribusi BBM bersubsidi ada kekeliruan.
“Dalam hal ini jika kita telusuri ke Pertamina, pasti pihaknya tak mungkin bisa diintervensi karena Pertamina dalam menyalurkan BBM bersubsidi sudah ada mekanismenya. Kita tahu bahwa Pertamina seperti negara dalam negara. Namun kita tetap pikirkan solusinya, kita upayakan buat regulasi soal itu, kita coba usulkan untuk membangun SPBN di Pejala, dan kita usulkan untuk membangun SPBT di Babulu,” tutup Hamdam. (sbk)