spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Kenaikan APBD Kukar 2024: Dari Rp 11,8 Triliun ke Rp 12,44 Triliun

TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat paripurna terkait Laporan Badan Anggaran dan Kesepakatan Bersama atas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024. Bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, diputuskan proyeksi APBD Kukar 2024 sebesar Rp 12,44 triliun.

Laporan tersebut disampaikan pada Rabu (16/8/2023) malam, dengan Abdul Rasid selaku Ketua DPRD Kukar memimpin rapat tersebut. Ia didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kukar: Alif Turiadi, Didik Agung Eko Wahono, dan Siswo Cahyono. Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, juga turut hadir.

Nilai APBD ini meningkat dari proyeksi APBD Perubahan Kukar 2023 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 11,8 triliun.

Dari paparan yang disampaikan, dana tersebut diproyeksikan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 549 miliar, Pajak Daerah senilai Rp 160 miliar, Retribusi Daerah Rp 7 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 32 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 350 miliar.

Selanjutnya, Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp 10,9 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 10,25 triliun dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp 650 miliar. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp 250 miliar.

BACA JUGA :  Tangis Haru Lepas Keberangkatan Jemaah Calhaj Kloter Pertama

“Ada peningkatan dari APBD kita sebelumnya. Tentunya, peningkatan ini harus kita kelola dengan baik,” kata Abdul Rasid, Ketua DPRD Kukar.

Ia menekankan kepada pihak eksekutif agar mempersiapkan berbagai kegiatan dengan matang. Anggaran yang cukup besar ini harus tepat sasaran dan tepat guna, serta langsung menyentuh masyarakat. Sehingga anggaran tidak sia-sia dan dapat dimaksimalkan.

“Kita semua perlu memperhatikan pelaksanaan APBD Kukar 2024 agar berjalan maksimal,” tambah Rasid.

Setelah penetapan ini, Rasid menyatakan akan segera menyampaikannya kepada pemerintah provinsi untuk dikoreksi jika diperlukan. Sementara itu, kegiatan-kegiatan prioritas akan terus berjalan hingga penutupan anggaran 2023, mengingat sisa tahun anggaran 2023 hanya kurang lebih empat bulan lagi.

“Sebaiknya bulan ini seluruh kegiatan sudah ditentukan, karena waktunya sangat sempit, sementara anggaran perubahan cukup besar nilainya,” pungkas Rasid. (adv/afi)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img